RADARTUBAN – Meskipun blokir anggaran telah resmi dibuka sejak awal tahun, belanja pemerintah justru menjadi satu-satunya sektor yang nyungsep alias mengalami kontraksi dalam struktur pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II 2025.
Data terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), Selasa (5/8), mencatat konsumsi pemerintah anjlok 0,33% pada periode April–Juni 2025.
Ini menjadi tren lanjutan dari kuartal I-2025 yang juga mengalami kontraksi sebesar 1,38%. Ironisnya, saat sektor-sektor lain tumbuh sehat dan menopang Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,12%, justru mesin negara melempem.
“Seluruh komponen pengeluaran tumbuh, kecuali konsumsi pemerintah yang justru kontraksi,” tegas Deputi Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud, dalam konferensi pers di Jakarta.
Menurut Edy, absennya momentum Pemilu Raya pada tahun ini menjadi salah satu penyebab utama lesunya belanja pemerintah.
Pasalnya, anggaran jumbo yang biasa digelontorkan untuk mendukung agenda politik dan pemilihan umum—seperti tahun lalu—tidak lagi terserap pada 2025.
Edy juga menyebut bahwa belum bisa dipastikan apakah rendahnya belanja berkaitan langsung dengan instruksi Presiden Prabowo soal efisiensi anggaran, atau karena proses birokrasi yang berjalan lambat di internal kementerian/lembaga (K/L).
“Apakah (kontraksi) ini karena pemblokiran anggaran? Belum tentu. Realisasi itu kan butuh proses. Silakan dicek di masing-masing K/L,” kata Edy diplomatis.
Sinyal lampu merah juga datang dari Kementerian Keuangan. Per Mei 2025, realisasi belanja negara baru menyentuh Rp 1.016,3 triliun atau 28,1% dari target Rp 3.621,2 triliun dalam APBN.
Ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yang pada periode sama sudah mencapai Rp 1.145,27 triliun (34,44%).
Padahal, pemerintah telah membuka keran realokasi hasil efisiensi sebesar Rp 129 triliun untuk 99 K/L sejak awal tahun.
Namun, dari total efisiensi Rp 256,1 triliun (sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025), yang sudah terealisasi baru 50,37%.
“Artinya, ada anggaran yang sebenarnya sudah terbuka, tapi belum efektif dimanfaatkan,” ujar analis fiskal independen yang enggan disebutkan namanya.
Fakta ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah mesin birokrasi pemerintah daerah dan kementerian sedang ‘ngambek’, atau justru ada bottleneck sistemik?
Sejumlah pengamat menyebut ada kekhawatiran bahwa proses pelelangan, penyesuaian dokumen, hingga birokrasi internal justru menahan laju belanja negara.
Situasi ini menjadi ironi di tengah kebutuhan besar akan stimulus fiskal untuk mendorong pemerataan ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta penguatan layanan dasar di berbagai daerah. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni