RADARTUBAN – Aktor Denny Sumargo mendatangi kantor Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluraga Sulawesi Selatan (BPP KKSS) untuk meminta maaf pada Selasa (12/11).
BPP KKSS merupakan perkumpulan orang-orang dari berbagai suku di Sulawesi Selatan, termasuk suku Bugis dan Makassar.
Kedatangan Denny Sumargo ke BPP KKSS adalah untuk berdamai dengan Suku Bugis dan Suku Makassar yang tuurt terlibat dalam permasalahannya dengan pengacara Farhat Abbas.
"Saya berterima kasih untuk ketua dan senior dari BPP KKSS, yang hampir satu Indonesia, mengayomi saya, menahan diri, menyelesaikan masalah itu dengan baik," tutur Densu.
Pria yang akrab disapa Densu terebut menyadari tindakanya tersebut menimbulkan kegaduhan di publik, namun dia juga menyayangkan permasalhan pribadinya dengan Farhat Abbas dikaitkan dengan isu SARA.
"Saya sangat menyayangkan isu SARA ini dibawa dan dikembangkan di luar dan di-create untuk membuat masalah," ungkap dia.
Denny juga menyampaikan permintaan maafnya jika perkataanya di media sosial saat datang ke rumah Farhat Abbas membuat aliansi dari suku Bugis dan Makassar merasa tersinggung.
“Jiwa kesatrianya orang Bugis Makassar, mereka aduh. Jadi kita selalu maju di depan, kita selesaikan masalah, tidak ada main belakang. Kalau sudah clear, clear,” ucap Denny.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan , Muchlis Patahna, menyatakan jika permasalahan antara Denny Sumargo dan anggota BPP KKSS sudah selesai.
Diketahui sebelumnya anggota BPP KKSS melaporkan Denny Sumargo ke Polda Metro Jaya pada 9 November 2024 atas ujaran kebencian yanga mengatkan dengan SARA. Namun laporan tersebut sudah di cabut pada Senin (11/11).
“Setelah permintaan maaf oleh pak Denny maka melalui momentum ini saya sebagai ketua umum BPP KKSS menganggap persoalan ini hukum. Antara suku Makassar dan suku Bugis kita anggap selesai, tidak ada lagi yang mempersoalkan. Kita hidup harmonis,” ujar Muchlis.
Terkait dengan pencabutan laporan tersebut, Muchlis mengatakan jika masih dalam proses.
“Pengajuan pencabutan. Jadi itu pencabutan segala macam administrasi. Tapi substansinya saya sampaikan tadi, close,” kata Muchlis. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama