RADARTUBAN - Istilah diktator dan pemimpin jahat kian marak digunakan publik di media sosial untuk melabeli pejabat atau presiden yang dinilai merugikan masyarakat.
Padahal dari sudut pandang ilmu politik, kedua sebutan tersebut memiliki batasan serta definisi yang sangat berbeda.
Kesalahan pemahaman kerap terjadi lantaran masyarakat sulit membedakan antara sistem kekuasaan yang dijalankan dengan penilaian moral pribadi seorang tokoh.
Kebijakan pemerintahan yang buruk tidak serta-merta menjadikan seorang kepala negara sebagai diktator.
Baca Juga: Trump Tolak Hukum Internasional, Sebut Moral dan Kesadarannya sebagai Batas Kekuasaan
Sistem Kekuasaan Absolut versus Penilaian Moral
Sebagaimana diuraikan dalam kanal YouTube edukasi Apa Bedanya melalui video bertajuk Apa Bedanya Pemimpin Diktator dan Pemimpin Jahat Non-Diktator?
Perbedaan paling mendasar terletak pada keberadaan mekanisme hukum yang membatasi kekuasaan.
Dalam ilmu politik, diktator menggambarkan bentuk sistem penataan negara, bukan sekadar karakter pribadi yang kejam.
Seorang diktator memegang kendali mutlak atas lembaga negara, membungkam oposisi, memanipulasi pemilu, serta mengekang kebebasan pers.
Langkah ini dilakukan agar masyarakat tidak memiliki opsi untuk mengganti kepemimpinan secara damai.
Rezim diktator mempertahankan kekuasaannya dengan cara mengubah aturan permainan politik.
Jalur Hukum dalam Sistem Demokratis
Berbeda dengan diktator, label pemimpin jahat bersifat penilaian moral atas tindakan, skandal korupsi, atau kebijakan kontroversial.
Pemimpin yang dicap buruk ini belum tentu seorang diktator jika dia masih memimpin dalam koridor sistem yang demokratis.
Pemimpin jahat non-diktator bisa saja naik ke puncak kekuasaan melalui proses pemilu yang sah.
Dalam sistem ini, konstitusi dan hukum masih berfungsi, sehingga masyarakat tetap memiliki saluran formal seperti pemakzulan atau pemilu untuk mencopot jabatannya.
Contoh nyata terjadi pada kasus mantan Presiden Filipina Joseph Estrada dan mantan Presiden Korea Selatan Park Geun-hye yang berhasil dimakzulkan karena sistem demokrasi masih berjalan.
Polarisasi Politik dan Kaburnya Makna Istilah
Maraknya kekeliruan istilah di ruang digital belakangan ini dipicu oleh tingginya polarisasi politik.
Kerap kali kata diktator bergeser makna hanya menjadi alat propaganda untuk menyerang lawan politik, bukan lagi digunakan sesuai definisinya dalam ilmu politik.
Penggunaan istilah yang tidak tepat ini berisiko mengaburkan pemahaman publik mengenai cara kerja mekanisme pemerintahan dan hukum yang sebenarnya sedang berlangsung. (*)
Editor : Shafa Dina Hayuning Mentari