RADARTUBAN - Periode klasik sejarah Nusantara, khususnya era Kerajaan Mataram Kuno, selalu memancarkan daya tarik historis yang mendalam melalui untaian piagam batu dan tembaga yang ditinggalkannya.
Di antara deretan para penguasa dinasti Sanjaya, nama Sri Maharaja Rakai Watukura Dyah Balitung Sri Dharmodaya Mahasambu menempati posisi yang sangat monumental.
Memerintah pada kurun waktu tahun 898 hingga 910 Masehi, Dyah Balitung tercatat dalam historiografi Indonesia sebagai raja Jawa kuno yang paling produktif dalam menerbitkan prasasti resmi kerajaan, menjadikannya salah satu tokoh kunci dalam merekonstruksi silsilah dan tata negara masa lalu.
Langkah masif Dyah Balitung dalam mengeluarkan banyak prasasti, seperti Prasasti Mantyasih, Prasasti Ligu, dan Prasasti Wanua Tengah III, bukanlah tanpa alasan politis yang kuat.
Pada masa awal pemerintahannya, ia harus menghadapi tantangan besar untuk menyatukan kembali wilayah-wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang sempat terfragmentasi akibat rivalitas internal pasca-pemerintahan raja-raja sebelumnya.
Prasasti-prasasti tersebut dikeluarkan sebagai legitimasi hukum, dekret politik, serta sarana komunikasi resmi untuk menegaskan otoritas pusatnya atas para penguasa daerah (_rakai_ dan _samgat_).
Salah satu karya monumentalnya yang sangat krusial bagi dunia arkeologi modern adalah Prasasti Mantyasih yang berangka tahun 907 Masehi.
Di dalam batu bertulis inilah, Dyah Balitung secara resmi mencantumkan daftar urutan raja-raja Mataram Kuno yang mendahuluinya, dimulai dari Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya.
Dokumen batu ini berfungsi sebagai legitimasi suci bahwa dirinya adalah pewaris takhta yang sah dari garis keturunan para penguasa agung terdahulu.
Selain urusan politik, prasasti-prasastinya juga banyak mengatur tentang penetapan wilayah perdikan (_sima_) yang bebas pajak demi pemeliharaan bangunan suci keagamaan.
Melalui warisan literasi batu yang sangat melimpah ini, Dyah Balitung secara tidak langsung telah bertindak sebagai sejarawan zaman kuno yang mendokumentasikan aspek sosial, ekonomi, hukum, dan spiritual masyarakat Jawa pada abad ke-10 secara sangat detail.
Berkat kebijakan dokumentasi pemerintahannya yang luar biasa rapi, para arkeolog dan sejarawan masa kini dapat memahami struktur birokrasi, sistem perpajakan, hingga kemegahan peradaban Mataram Kuno yang agung.
Warisan prasasti Dyah Balitung tetap berdiri kokoh sebagai saksi bisu masa keemasan literasi dan tata kelola pemerintahan di tanah Jawa. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni