RADARTUBAN - Elon Musk, pendukung utama komite dana kampanye capres Amerika Serikat (AS) Donald Trump atau America Political Action Committee (PAC), menghadapi gugatan terkait program 'giveaway' yang memberikan sekitar Rp 15,5 miliar per hari.
Hadiah uang tunai itu diberikan kepada penandatangan petisi di negara bagian yang masih bisa diperebutkan suaranya oleh Trump atau lawannya, Kamala Harris, yang sering disebut swing state.
Elon Musk, yang saat ini menduduki peringkat pertama orang terkaya di dunia versi Bloomberg Billionaires Index dengan total harta US$241 miliar per 22 Oktober 2024, mengumumkan undian tersebut pada 20 Oktober di X, platform sosial yang dia miliki.
Dalam beberapa unggahan foto, tampak Elon Musk menyerahkan cek kepada para pemenang.
Program ini bertujuan untuk mempromosikan pencalonan Trump serta teori konspirasi pemilihan umum tentang kecurangan pemilih dan imigran tidak berdokumen.
Namun, upaya ini telah membuat ketir para anggota Partai Demokrat, yang bersumpah untuk mengambil tindakan hukum saat mereka bersaing mendapatkan pemilih yang masih ragu-ragu di wilayah swing state.
Calon presiden dari Partai Demokrat, Kamala Harris, yang ditanya tentang undian Musk di jalur kampanye pada 21 Oktober, mengindikasikan bahwa upaya tersebut mungkin akan mendapat sorotan hukum.
"Saya pikir orang-orang akan memperhatikannya," kata Harris. Namun, ketika ditanya apakah itu berarti pemerintah AS sedang menyelidiki masalah ini, Harris mengatakan bahwa dia hanya mengacu pada laporan media tentang kemungkinan masalah yang ditimbulkan oleh undian tersebut.
Bagaimana Cara Kerja Giveaway dari Elon Musk?
PAC pro-Trump America milik Elon Musk memberikan US$1 juta setiap hari hingga Hari Pemilu pada 5 November kepada penandatangan petisi yang dipilih secara acak. Petisi ini menyerukan kebebasan berbicara dan hak untuk menggunakan senjata.
Pemenangnya haruslah seorang pemilih yang terdaftar. Elon Musk memiliki 202 juta pengikut di X dan unggahannya memiliki ratusan juta penayangan. Kontes ini tidak menyebutkan kandidat mana yang harus dipilih oleh para pemilih.
Pada 17 Oktober, Elon Musk juga mengumumkan di X bahwa pemilih Pennsylvania yang terdaftar - dan siapa pun yang merujuk mereka untuk mendaftar - akan mendapatkan masing-masing US$ 100 untuk menandatangani petisi kebebasan berbicara dan hak-hak kepemilikan senjata (meningkat dari tawaran sebelumnya sebesar US$47 per referral). Warga negara bagian lain masih memenuhi syarat untuk mendapatkan US$47.
Apakah Hadiah US$1 Juta dari Elon Musk Legal?
Jawaban atas pertanyaan ini masih belum jelas. Hukum federal melarang membayar orang untuk mendaftar memilih. Hal yang lebih jelas lagi adalah apakah membayar US$ 100 kepada orang untuk menandatangani petisi - tetapi hanya jika mereka terdaftar memilih - memenuhi syarat sebagai pelanggaran hukum pemilu.
Hadiah harian sebesar US$1 juta untuk penandatangan petisi yang dipilih secara acak juga memiliki masalah yang sama.
Menurut Sean Morales-Doyle, direktur Program Hak Pilih Brennan Center yang bersifat nonpartisan, hanya sedikit, bahkan tidak ada, penuntutan yang menguji hukum federal dengan cara seperti itu. Masalah yang mendasarinya adalah bahwa undian dan petisi sama-sama menawarkan uang untuk pendaftaran.
Apakah Cara Elon Musk Berpotensi Melanggar Hukum Pemilu di AS?
Fakta bahwa tawaran Elon Musk bergantung pada bukti pendaftaran pemilih akan menjadi masalah, menurut Adam Bonin, pengacara hukum pemilu di Philadelphia yang bekerja sama dengan Partai Demokrat Pennsylvania.
Meskipun regulasi pemilu negara bagian menambah kerumitan di sini, setiap negara bagian memiliki peraturannya sendiri yang mungkin dilanggar atau tidak dilanggar oleh kontes Elon Musk.
Namun, meskipun hukum negara bagian tidak secara eksplisit mengatur pembayaran untuk pendaftaran pemilih, hukum federal mengaturnya. Sehingga undian yang dilakukan Elon Musk dapat memicu pelanggaran perdata dan pidana di tingkat federal, menurut Adav Noti, direktur eksekutif Pusat Hukum Kampanye nonpartisan.
Itu masih harus ditentukan. Upaya Elon Musk ini disusun dengan cermat untuk fokus pada orang-orang yang menandatangani petisi, meskipun peserta haruslah pemilih terdaftar. Elon Musk tidak meminta orang untuk berkomitmen untuk memilih atau mendaftar sebagai imbalan atas pembayarannya, menurut Kate Belinski, seorang mitra di firma hukum Ballard Spahr.
Sebaliknya, Musk meminta para pemilih terdaftar di negara-negara bagian yang menjadi medan pertempuran untuk berjanji mendukung Amandemen Pertama dan Kedua Konstitusi AS, bahasa yang tidak melanggar undang-undang yang melarang pembayaran untuk memilih atau mendaftar untuk memilih.
Situs web America PAC mengatakan bahwa mereka telah melakukan dua kali pembayaran sebesar US$1 juta kepada dua orang warga Pennsylvania untuk menandatangani petisi tersebut.
"Menawarkan uang demi mendaftar dan memilih itu tidak sah," kata Matthew Haverstick, seorang pengacara hukum politik di Kleinbard LLC di Philadelphia yang mewakili Partai Republik di negara bagian tersebut.
"Tapi bukan itu yang terjadi. Ini adalah tawaran kepada orang-orang yang terdaftar untuk memilih, dan itu termasuk orang-orang yang sudah terdaftar," lanjut dia.
Karena uang tersebut secara teoritis ditawarkan kepada orang-orang terlepas dari apakah mereka mendaftar untuk berpartisipasi, pembayaran tidak dapat dilihat sebagai insentif untuk mengisi dokumen untuk memberikan suara. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama