RADARTUBAN - Pada Sabtu (14/12), Parlemen Korea Selatan resmi meloloskan pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol. Keputusan ini muncul setelah deklarasi darurat militer kontroversial yang diumumkan Yoon pada 3 Desember lalu, meskipun pemberlakuannya berlangsung singkat.
Upaya pemakzulan ini menjadi langkah kedua setelah percobaan serupa seminggu sebelumnya gagal. Langkah Yoon mengumumkan darurat militer memicu kekacauan politik di Negeri Ginseng. Meski mendapat kritik tajam, ia tetap bersikeras mempertahankan kebijakannya, yang berdampak besar pada stabilitas politik Korea Selatan.
Berikut profil Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. Dia lahir di Seoul tahun 1960, dikenal sebagai tokoh yang berperan penting dalam menjatuhkan presiden perempuan pertama Korea Selatan, Park Geun-hye, pada 2016. Sebagai jaksa penuntut umum, ia juga menuntut sejumlah kasus korupsi besar, termasuk terhadap asisten utama mantan presiden Moon Jae-in.
Karier politik Yoon mencapai puncaknya saat ia terpilih sebagai presiden pada Maret 2022 melalui Partai Konservatif PPP, mengalahkan kandidat dari Partai Demokrat, Lee Jae-myung. Namun, masa jabatannya diwarnai ketegangan politik, ancaman dari Korea Utara, dan serangkaian skandal, termasuk yang melibatkan istrinya.
Setelah pemungutan suara parlemen, pemakzulan Yoon Suk Yeol digambarkan sebagai “kemenangan rakyat” oleh oposisi. Pemungutan suara menghasilkan 204 suara setuju, 85 menolak, 3 abstain, dan 8 suara tidak sah dari total 300 anggota parlemen.
"Pemakzulan hari ini adalah kemenangan besar bagi rakyat," ujar Park Chan-dae, pemimpin fraksi Partai Demokrat.
Kini, Mahkamah Konstitusi akan meninjau pemakzulan tersebut dalam waktu maksimal 180 hari untuk memutuskan apakah keputusan parlemen akan disahkan. Jika Mahkamah mengesahkan, Yoon Suk Yeol akan diberhentikan secara permanen, dan pemilu presiden baru harus diadakan dalam waktu 60 hari.
Selama kekuasaan Yoon ditangguhkan, Perdana Menteri Han Duck-soo akan menjalankan tugas sebagai presiden sementara. Han menyatakan akan berusaha menjaga stabilitas pemerintahan.
"Hati saya sangat berat," kata Han, menegaskan tanggung jawabnya untuk menjalankan roda pemerintahan di tengah transisi politik yang menegangkan ini.
Apa Langkah Selanjutnya? Korea Selatan kini berada dalam ketidakpastian politik. Jika pemakzulan Yoon disahkan, pemilu baru dapat membuka jalan bagi perubahan arah kebijakan negara. Namun, proses ini juga berpotensi memperburuk polarisasi politik yang telah lama membayangi negara tersebut.
Mahkamah Konstitusi memegang kunci atas masa depan politik Korea Selatan, yang akan menentukan nasib salah satu pemimpin paling kontroversial dalam sejarah modern negeri itu. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama