RADARTUBAN - Mulai Rabu (25/12), Vietnam secara resmi memberlakukan Dekret 147, aturan baru yang memberikan pemerintah wewenang lebih besar atas layanan internet dan para penggunanya.
Dekret ini diklaim bertujuan untuk menjaga keamanan nasional dan ketertiban sosial.
Mengutip DW Indonesia, Jumat (27/12), aturan ini mengharuskan platform media sosial untuk menyimpan data pengguna di Vietnam dan memberikannya kepada otoritas jika diminta. Selain itu, organisasi juga diwajibkan menghapus konten yang dianggap ilegal dalam waktu 24 jam sejak permintaan diterima.
Sejak diumumkan pada November 2024, Dekret 147 telah menuai banyak kritik. Para ahli dan aktivis menilai langkah ini merupakan upaya pemerintah untuk memperketat pengawasan dan menekan kebebasan berekspresi.
Patricia Gossman, Direktur Asosiasi Asia di Human Rights Watch (HRW), mengatakan bahwa pemerintah dapat menggunakan dekret ini untuk mengontrol opini publik.
"Karena polisi Vietnam menganggap kritik terhadap Partai Komunis sebagai ancaman keamanan nasional, dekret ini menjadi alat baru untuk menekan perbedaan pendapat," jelasnya.
Aturan ini juga memaksa perusahaan teknologi seperti Facebook dan TikTok untuk memverifikasi akun pengguna menggunakan nomor telepon atau identitas pribadi. Data tersebut wajib disimpan dan disediakan bagi pemerintah jika diminta.
Lebih lanjut, layanan tertentu seperti siaran langsung hanya diizinkan untuk akun-akun yang sudah terverifikasi. Bagi penerbit gim, waktu bermain pengguna juga dibatasi maksimal satu jam per sesi dan total 180 menit per hari.
Kritikus menyoroti bahwa pembatasan ini dapat merugikan masyarakat yang menggantungkan penghidupan mereka pada media sosial, seperti pekerja kreatif dan influencer.
Aktivis Dang Thi Hue, yang memiliki 28.000 pengikut di Facebook, menyebut aturan ini digunakan secara terbuka untuk menekan pandangan berbeda.
Mantan tahanan politik Le Anh Hung menambahkan, "Dekret ini merupakan pelanggaran terbaru terhadap kebebasan dasar, dengan definisi hukum yang semakin samar." Ketakutan akan sanksi, termasuk penjara, membuat banyak aktivis lebih berhati-hati dalam menyuarakan pendapatnya.
Kasus blogger independen Duong Van Thai, yang dijatuhi hukuman 12 tahun penjara pada Oktober 2024 atas tuduhan propaganda anti-negara, menjadi contoh nyata risiko dari penerapan dekret ini.
Dekret 147 mencerminkan langkah serius pemerintah Vietnam dalam mengontrol dunia maya. Meski dibalut alasan keamanan, banyak pihak menilai aturan ini berpotensi mempersempit ruang kebebasan berekspresi. (*)