RADARTUBAN - Setelah pindah ke Amerika Serikat bersama keluarganya pada 2020, status imigrasi Pangeran Harry kembali dipertanyakan.
Pengakuannya tentang penggunaan narkoba di masa lalu memicu keraguan, mengenai keabsahan visa yang dimilikinya di AS.
The Heritage Foundation, kelompok konservatif yang telah berupaya merilis berkas imigrasi Harry, beralasan bahwa hal tersebut penting untuk kepentingan publik.
Upaya mereka untuk mengungkap dokumen tersebut bertujuan agar masyarakat dapat memahami lebih baik, bagaimana Departemen Keamanan Dalam Negeri menangani kasus-kasus imigrasi seperti ini.
Meski sebelumnya upaya hukum mereka gagal, terpilihnya kembali mantan presiden yang sebelumnya bersikap keras terhadap Harry membuka kembali perdebatan mengenai hal ini.
Kelompok tersebut kembali mendesak agar presiden merilis catatan imigrasi Pangeran Harry, dengan alasan presiden memiliki kewenangan hukum untuk melakukannya.
Nile Gardiner, direktur Margaret Thatcher Center for Freedom milik Heritage, menegaskan bahwa Harry harus bertanggung jawab atas pengakuannya terkait penggunaan narkoba ilegal.
"Pangeran Harry harus dimintai pertanggungjawaban penuh karena dia telah mengakui penggunaan narkoba ilegal secara luas," kata Gardiner.
Mantan presiden tersebut sebelumnya menyatakan bahwa jika Harry terbukti memalsukan informasi pada formulir visanya, deportasi adalah langkah yang harus diambil.
Dia juga menambahkan bahwa Harry dianggap "mengkhianati Ratu" dan karenanya tidak layak mendapatkan perlindungan.
Dengan kembalinya mantan presiden tersebut, ancaman deportasi bagi Harry kembali mencuat.
Hal ini menimbulkan ketidakpastian mengenai masa depan Pangeran Harry di Amerika Serikat, dan isu imigrasi ini kembali menjadi perbincangan yang panas. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni