RADARTUBAN - Pemerintah Mesir berencana mengajukan proposal komprehensif untuk membangun kembali Gaza, bertujuan memastikan warga Palestina tetap tinggal di wilayah mereka.
Pernyataan tersebut disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir di tengah tekanan rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin mengambil alih Jalur Gaza dan merelokasi penduduknya ke negara-negara tetangga, meski mendapat penolakan dari negara-negara Arab.
Mesir menegaskan harapannya untuk bekerja sama dengan Trump guna mencapai perdamaian yang adil dan menyeluruh di kawasan tersebut.
Sikap ini diperkuat setelah Raja Yordania Abdullah II bertemu dengan Trump dan menegaskan penolakannya terhadap rencana pemindahan warga Palestina ke pengasingan.
Meskipun menolak rencana tersebut, Yordania tetap bersedia menerima sekitar 2.000 anak-anak dari Gaza yang membutuhkan perawatan medis.
Keputusan ini diumumkan usai pertemuan yang berlangsung pada Selasa (11/2) waktu setempat.
Raja Abdullah II menyatakan bahwa prioritas utama harus diberikan pada rekonstruksi Gaza tanpa memindahkan penduduknya, serta mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi di sana.
Dia menekankan bahwa Mesir tengah menyusun rencana untuk melibatkan negara-negara kawasan dalam diskusi bersama Trump.
"Kita tunggu sampai pihak Mesir dapat menyampaikan proposal mereka kepada presiden, dan jangan terburu-buru," ujar Abdullah II.
Dia juga mengisyaratkan bahwa pembahasan lebih lanjut akan dilakukan dalam pertemuan negara-negara Arab di Riyadh, di mana mereka akan meninjau tanggapan dari Mesir.
Di sisi lain, Trump mengancam akan menghentikan bantuan bagi Yordania dan Mesir jika kedua negara tersebut menolak menerima warga Gaza yang direlokasi.
Menurutnya, mereka yang meninggalkan Gaza tidak boleh kembali dan harus mencari tempat tinggal baru di Yordania atau Mesir.
Pernyataan Trump ini semakin menambah ketegangan di kawasan, terutama di tengah upaya negara-negara Arab untuk mencari solusi yang tidak mengorbankan hak-hak warga Palestina. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni