RADARTUBAN - Para pemimpin negara anggota Liga Arab menyepakati rencana rekonstruksi Jalur Gaza yang diajukan oleh Mesir.
Rencana rekonstruksi ini membutuhkan total anggaran mencapai US$53 miliar atau sekitar Rp871,97 triliun. Kesepakatan ini diumumkan dalam KTT darurat Liga Arab yang digelar di Kairo pada Selasa (4/3).
Sebanyak 22 negara anggota Liga Arab, termasuk Palestina, mendukung rencana tersebut dengan penegasan bahwa tidak akan ada pemindahan paksa warga dari Gaza.
Pendekatan ini berbeda dengan konsep "Middle East Riviera" yang sebelumnya dikampanyekan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Presiden Mesir Abdel Fattah Al Sisi mengonfirmasi bahwa semua peserta KTT menyetujui proposal ini.
Dalam pidatonya, dia menyatakan keyakinannya bahwa Trump mampu menjadi penengah dalam upaya perdamaian bagi Gaza yang telah luluh lantak akibat konflik.
Namun, sejumlah pertanyaan besar masih mengemuka, seperti siapa yang akan mengelola wilayah tersebut serta dari mana sumber dana miliaran dolar untuk rekonstruksi akan berasal.
Mengutip AFP, Sisi mengungkapkan bahwa Mesir telah bekerja sama dengan Palestina untuk membentuk “komite administratif independen” yang terdiri dari para teknokrat Palestina.
Komite ini bertugas mengawasi distribusi bantuan kemanusiaan serta menjalankan pemerintahan sementara di Gaza. Rencana ini bertujuan mempersiapkan kembalinya Otoritas Palestina (PA) sebagai pengelola pemerintahan di wilayah tersebut.
Agar proyek rekonstruksi ini berjalan lancar, diperlukan dukungan dana dari negara-negara kaya minyak di Teluk Arab, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).
Perdana Menteri Palestina, Mohammed Mustafa, menyatakan bahwa pendanaan proyek ini akan melibatkan komunitas internasional dengan pengawasan dari lembaga global, kemungkinan melalui Bank Dunia.
Meski begitu, masih ada perbedaan pendapat di antara negara-negara Arab terkait pelaksanaan proyek ini, terutama dalam hal keberadaan Hamas.
UEA, yang menganggap Hamas sebagai ancaman, menuntut pelucutan senjata total dari kelompok tersebut sebagai syarat utama rekonstruksi Gaza.
Sebaliknya, beberapa negara Arab lainnya lebih memilih pendekatan bertahap dalam menangani Hamas.
Sumber dari Arab Saudi mengungkapkan bahwa keberadaan Hamas sebagai kelompok bersenjata menjadi kendala utama dalam mencapai kesepakatan rekonstruksi.
Amerika Serikat dan Israel juga menolak keras keberadaan Hamas dalam skenario pascaperang di Gaza.
Dalam KTT tersebut, Menteri Luar Negeri Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, menekankan pentingnya jaminan internasional untuk memastikan gencatan senjata yang saat ini berlaku bisa dipertahankan.
Dia juga menyatakan dukungan terhadap PA sebagai pihak yang berwenang mengelola Gaza.
Mengutip Reuters, meskipun Hamas telah menguasai Gaza sejak 2007, kelompok tersebut menyatakan menerima pembentukan komite administratif yang diusulkan Mesir.
Namun, Hamas tetap ingin memiliki hak dalam menentukan anggota, tugas, dan agenda komite yang akan diawasi oleh PA.
Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, mengonfirmasi bahwa daftar nama individu yang akan tergabung dalam komite sudah disusun.
Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, menyambut baik inisiatif rekonstruksi yang diinisiasi Mesir.
Dia juga meminta Trump untuk mendukung rencana ini, mengingat proyek tersebut tidak mencakup pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza.
Abbas juga menyatakan kesiapan untuk mengadakan pemilu presiden dan parlemen jika situasi memungkinkan.
Dia menegaskan bahwa PA adalah satu-satunya pemerintahan dan kekuatan sah di Palestina. Hamas pun menyatakan dukungannya terhadap pemilu.
Namun, Abbas menghadapi tantangan besar terkait legitimasi pemerintahannya.
Banyak warga Palestina mempertanyakan kepemimpinannya, terutama karena terus berlangsungnya pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat, wilayah yang saat ini berada di bawah kendali PA.
Sejumlah pihak juga menilai PA sebagai pemerintahan yang korup dan tidak lagi mewakili aspirasi rakyat.
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Israel menolak rencana rekonstruksi yang diajukan Mesir.
Mereka menilai proposal ini sebagai pendekatan yang sudah usang dan masih terlalu bergantung pada PA, tanpa jaminan bahwa Hamas tidak akan kembali berkuasa.
Sumber yang mengetahui perkembangan situasi menyebut bahwa Israel kemungkinan tidak akan menentang proyek rekonstruksi selama pemerintahan Gaza diambil alih oleh otoritas Arab, serta Hamas kehilangan pengaruhnya.
Namun, pejabat Israel menegaskan bahwa tujuan utama perang adalah menghancurkan kekuatan militer dan politik Hamas.
"Jika Hamas benar-benar bersedia melucuti senjata, maka itu harus dilakukan segera. Tidak ada opsi lain yang dapat diterima," kata salah pejabat Israel kepada Reuters. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni