RADARTUBAN – Pemerintah Kota Hohhot yang merupakan ibu kota Provinsi Mongolia Dalam, China, baru ini mengumumkan kebijakan subsidi baru untuk meningkatkan angka kelahiran di wilayah tersebut.
Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah pemberian susu gratis kepada para ibu baru. Langkah ini bagian dari strategi yang lebih luas dalam menghadapi tren penurunan populasi yang telah terjadi selama kurang lebih tiga tahun berturut-turut di China.
Penurunan angka kelahiran di cina sendiri dipengaruhi oleh bermacam macam faktor, termasuk kebijakan satu anak yang pernah diterapkan, percepatan urbanisasi, serta tingginya biaya hidup dan pengasuhan anak.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah China telah memperkenalkan berbagai insentif, termasuk subsidi untuk penitipan anak serta pendidikan prasekolah gratis.
Mengikuti langkah tersebut, pemerintah Kota Hohhot telah menetapkan kebijakan serupa dengan memberikan bantuan keuangan kepada pasangan yang memiliki anak.
Pasangan yang melahirkan anak pertamanya akan menerima bantuan sekali sebesar 10 ribu yuan, yang jika di rupiahkan setara dengan sekitar Rp 22 juta.
Sementara itu, bagi yang memiliki anak kedua, mereka akan mendapatkan jumlah yang sama setiap tahun hingga anak tersebut mencapai usia lima tahun.
Untuk anak ketiga, pemerintah memberikan subsidi tahunan dalam jumlah yang sama hingga anak berusia 10 tahun. Nilai bantuan ini cukup signifikan, dikarenakan jumlah bantuan tersebut hampir dua kali lipat dari pendapatan rata-rata masyarakat setempat.
Bukan hanya bantuan dalam bentuk uang tunai, kebijakan ini juga mencakup pemberian susu gratis setiap hari bagi ibu yang melahirkan setelah tanggal 1 Maret.
Pemerintah juga menyediakan voucher elektronik senilai 3.000 yuan, atau yang jika dirupiahkan sekitar 6,8 juta rupiah, yang dapat dipergunakan di dua perusahaan susu terkemuka di China.
Kebijakan ini nantinya diharapkan dapat membantu mengurangi beban finansial bagi keluarga yang ingin memiliki anak dan juga dapat mendorong peningkatan angka kelahiran di wilayah tersebut.
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya lebih luas yang dilakukan pemerintah China dalam menangani permasalahan demografi yang semakin lama semakin serius. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni