RADARTUBAN – Elon Musk resmi mengundurkan diri dari posisinya sebagai pemimpin Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), lembaga yang dibentuk pada masa awal pemerintahan Presiden Donald Trump.
Lembaga tersebut juga selama ini dikenal dengan kebijakan pemangkasan anggaran serta pengurangan tenaga kerja federal.
Keputusan kemunduran Elon Musk diambil tak lama setelah Tesla, perusahaan mobil listrik miliknya mengalami penurunan laba signifikan.
Kondisi itu memaksa Musk untuk lebih memfokuskan perhatian dan energinya pada penyelamatan perusahaannya.
Kepergian Musk dari DOGE langsung memicu spekulasi soal masa depan lembaga tersebut.
Selama ini, DOGE di bawah kendalinya menjadi motor penggerak kebijakan efisiensi pemerintah, termasuk pemecatan massal staf dan pemangkasan berbagai layanan publik.
Kini, kendali kebijakan tersebut beralih ke tangan para anggota kabinet, yang sebelumnya hanya memiliki ruang gerak terbatas karena dominasi keputusan Musk.
Ketegangan internal di tubuh pemerintahan sendiri sudah mulai terlihat dalam beberapa bulan terakhir.
Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Menteri Transportasi Sean Duffy secara terbuka menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap pendekatan efisiensi yang diterapkan Musk.
Mereka menilai kebijakan itu berdampak negatif pada sektor-sektor penting, seperti USAID dan keselamatan penerbangan.
Dengan mundurnya Musk, kabinet kini diperkirakan akan mendapatkan ruang yang lebih luas dalam merumuskan kebijakan anggaran.
Mereka tak lagi bergantung pada visi tunggal Musk dalam hal efisiensi, dan memiliki otonomi yang lebih besar untuk menyeimbangkan penghematan dengan kebutuhan pelayanan publik.
Meski demikian, Gedung Putih memastikan bahwa keluarnya Elon Musk tidak akan membawa dampak struktural besar pada DOGE.
Juru bicara Harrison Fields menyatakan, DOGE tetap menjadi bagian dari struktur pemerintahan yang bertugas mendukung agenda Trump.
Menurutnya, otonomi anggaran kini sepenuhnya berada di tangan kabinet, dan DOGE akan terus berfungsi sebagai lembaga pendukung dalam kerangka besar pemerintahan. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni