RADARTUBAN - Sering kita dengar stigma yang bilang: “Orang miskin itu malas, makanya nggak mau kerja.”
Padahal, data global dari World Bank – Macro Poverty Outlook April 2025 menunjukkan sesuatu yang sebaliknya.
Tingkat kemiskinan absolut (penduduk yang hidup di bawah US$2,15 per hari) di berbagai negara justru berkaitan erat dengan efektivitas kebijakan dan kualitas kepemimpinan, bukan soal semangat warganya.
Mari kita tengok beberapa fakta persentase soal penduduk miskin di sejumlah negara ini:
- Zimbabwe: 84,2 persen
- Indonesia: 60,3 persen
- El Salvador: 25,1 persen
- Brazil: 20,9 persen
- Iran: 19,0 persen
- Vietnam: 18,2 persen
- Argentina: 13,3 persen
- China: 11,9 persen
- Thailand: 7,1perseny
- Turkiye: 5,2 persen
- Russia: 1,6 persen
- Malaysia: 1,3 persen
Dari data ini kita lihat negara kaya sumber daya alam seperti Indonesia masih punya penduduk miskin 60,3 persen.
Bandingkan dengan Malaysia—yang sumber dayanya lebih sedikit menurut pandangan awam, tapi angka kemiskinannya hanya 1,3 persen.
Apa bedanya? Hint-nya: kebijakan pro-rakyat, leadership yang visioner, dan implementasi program sosial yang tepat sasaran.
Kebijakan Ekonomi dan Perlindungan Sosial
Negara dengan angka kemiskinan rendah umumnya menerapkan kebijakan fiskal yang pro-poor: subsidi tepat sasaran, program bantuan langsung tunai.
Serta fasilitas kesehatan dan pendidikan gratis atau sangat terjangkau.
Malaysia, misalnya, punya Skim Perlindungan Sosial yang sudah sejak lama dirancang untuk menopang lapisan masyarakat bawah.
Sementara negara dengan angka kemiskinan tinggi—seperti Zimbabwe—sering bergelut dengan hiperinflasi, korupsi, dan kebijakan yang berubah-ubah sesuai mood penguasa.
Di Indonesia, upaya pengentasan melalui Program Keluarga Harapan, BPNT, dan Dana Desa sudah menunjukkan dampak.
Tapi belum cukup untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.
Tantangannya ada di birokrasi panjang, kebocoran, dan koordinasi antar-tingkat pemerintahan yang belum optimal.
Leadership dan Konsistensi Kebijakan
Kepemimpinan nasional dan daerah punya peranan besar.
Kebijakan yang brilian di atas kertas akan bubar jika pemimpin di lapangan tidak bisa mengeksekusi dengan konsisten.
Contoh nyata: Vietnam yang berhasil menurunkan kemiskinan dari 60 persen (1993) menjadi 18,2 persen (2025) melalui doi moi—reformasi ekonomi berkelanjutan—disertai komitmen pemerintah di semua level.
Sebaliknya, negara seperti Brazil—yang memiliki potensi pertanian dan industri besar—masih punya 20,9 persen penduduk miskin.
Ini banyak disebabkan oleh fluktuasi kebijakan, korupsi, dan ketimpangan sosial yang dibiarkan melebar.
Mengubah Narasi: dari “Malas” ke “Berkesempatan”
Menyematkan label “malas” pada orang miskin justru berbahaya.
Ini sama saja seperti menyalahkan korban hujan yang kehujanan bukan karena payung bocor, tapi karena malas mencari atap.
Padahal akar masalahnya adalah kegagalan sistem: lapangan pekerjaan terbatas, upah tidak layak, dan minim akses kredit atau pelatihan keterampilan.
Kita perlu mengubah narasi—dari menyalahkan menjadi memberdayakan. Pemerintah harus menciptakan ekosistem yang memberi ruang bagi setiap orang untuk berinovasi dan bekerja.
Dari penyederhanaan regulasi UMKM, pelatihan vokasi berbasis daerah, hingga insentif bagi investasi yang menyerap tenaga kerja lokal.
Apa yang Bisa Kita Lakukan?
Sebagai warga biasa, sikap kita bisa bermacam-macam.
Pertama, suarakan dukungan pada pemimpin yang punya rekam jejak pemberdayaan.
Kedua, dukung inisiatif komunitas yang membantu pelatihan dan pembiayaan mikro.
Ketiga, jangan mudah percaya stigma “malas”—melainkan gali fakta, ceritakan kisah nyata, dan bantu lawan prasangka.
Dengan cara ini, kita bareng-bareng membangun masyarakat yang lebih adil.
Bukan karena menuduh orang miskin malas, tapi karena kita percaya, setiap orang berhak mendapat kesempatan untuk bangkit—asal mereka didukung oleh kebijakan dan leadership yang tepat.
*Data diolah dari World Bank – Macro Poverty Outlook (April 2025). (*)
Editor : Yudha Satria Aditama