RADARTUBAN - Pemerintah Malaysia secara resmi mengumumkan pelarangan operasi dua aplikasi taksi online asal Rusia, InDrive dan Maxim, mulai tanggal 24 Juli 2025.
Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya penegakan regulasi transportasi online yang semakin ketat di Malaysia, guna memastikan keamanan, kenyamanan, dan kepatuhan terhadap hukum bagi seluruh pengguna layanan transportasi daring di negara tersebut.
Larangan ini menjadi sorotan publik karena InDrive dan Maxim merupakan dua platform yang cukup populer di kalangan pengguna transportasi online di Malaysia.
Namun, pemerintah menilai bahwa kedua perusahaan tersebut telah melanggar sejumlah aturan penting yang berlaku dalam sektor transportasi darat, sehingga keberadaan mereka dianggap tidak sesuai dengan regulasi yang ada.
Langkah ini juga merupakan respons atas desakan dari Asosiasi Pengemudi E-Hailing Malaysia (PENGHANTAR) yang menuntut penutupan operasi kedua platform tersebut karena dianggap beroperasi secara ilegal dan merugikan pengemudi resmi yang mematuhi aturan pemerintah.
Keputusan pelarangan ini menandai babak baru dalam pengawasan dan regulasi transportasi online di Malaysia, yang bertujuan menciptakan ekosistem layanan transportasi daring yang lebih aman, teratur, dan berkelanjutan bagi masyarakat luas.
Pelanggaran Regulasi yang Dilakukan
Menurut Badan Transportasi Umum Darat (APAD) Malaysia, InDrive dan Maxim terbukti melakukan pelanggaran serius terhadap regulasi transportasi yang berlaku.
Beberapa pelanggaran utama yang ditemukan meliputi:
Penggunaan Pengemudi Tanpa Izin PSV Sah
Kedua platform menggunakan pengemudi yang tidak memiliki izin Kendaraan Layanan Publik (PSV) yang sah, yang merupakan persyaratan wajib bagi pengemudi transportasi umum di Malaysia.
Kendaraan Tanpa Asuransi E-Hailing yang Sesuai
Kendaraan yang digunakan oleh pengemudi InDrive dan Maxim tidak dilengkapi dengan asuransi e-hailing yang sesuai standar, sehingga berisiko bagi keselamatan penumpang dan pengemudi.
Tidak Melakukan Pemeriksaan Kendaraan Wajib
Kendaraan yang beroperasi di bawah kedua platform ini tidak menjalani pemeriksaan kendaraan secara rutin dan wajib, yang dapat mengancam keamanan dan kenyamanan pengguna layanan.
Penggunaan Kendaraan Tidak Terdaftar dalam Sistem Izin EVP
Kendaraan yang digunakan tidak terdaftar dalam sistem Izin Kendaraan E-hailing (EVP) yang diatur oleh pemerintah Malaysia, sehingga operasionalnya dianggap ilegal.
Pelanggaran-pelanggaran ini menjadi dasar kuat bagi pemerintah untuk mengambil tindakan tegas demi menjaga integritas dan keamanan sektor transportasi online di Malaysia.
Selain itu, ketidakpatuhan ini juga menimbulkan ketidakadilan bagi pengemudi yang mematuhi aturan dan beroperasi secara legal.
Sehingga merugikan mereka secara ekonomi dan sosial.
Menteri Transportasi Malaysia, Anthony Loke, menyatakan bahwa meskipun InDrive dan Maxim memiliki hak untuk mengajukan banding atas keputusan pelarangan ini, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menegakkan aturan dan memastikan bahwa semua layanan transportasi online beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Proses banding ini memberikan kesempatan bagi kedua perusahaan untuk memperbaiki dan menyesuaikan operasional mereka agar memenuhi standar yang ditetapkan.
Namun, jika tidak ada perubahan signifikan, pelarangan akan tetap diberlakukan demi kepentingan umum dan keselamatan masyarakat.
Pemerintah juga berencana melakukan dialog dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Termasuk asosiasi pengemudi, penyedia layanan transportasi, dan masyarakat pengguna, guna memastikan transisi yang lancar dan minim gangguan bagi semua pihak terkait.
Langkah ini menunjukkan keseriusan Malaysia dalam mengatur sektor transportasi online yang semakin berkembang pesat.
Sekaligus menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan kepatuhan hukum.
Dampak Larangan bagi Pengemudi dan Penumpang
Larangan operasi InDrive dan Maxim tentu berdampak besar bagi pengemudi yang selama ini bergantung pada platform tersebut sebagai sumber penghasilan.
Banyak pengemudi yang harus mencari alternatif lain atau beralih ke platform resmi yang telah mendapatkan izin dari pemerintah.
Bagi penumpang, larangan ini berarti mereka harus beradaptasi dengan perubahan layanan transportasi online yang tersedia.
Meskipun mungkin menimbulkan ketidaknyamanan sementara, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan dan keamanan perjalanan di masa depan.
Pemerintah juga berencana untuk memperketat pengawasan dan memberikan edukasi kepada pengemudi serta pengguna layanan e-hailing agar lebih memahami pentingnya kepatuhan terhadap regulasi demi keselamatan bersama.
Selain itu, pelarangan ini diharapkan dapat mendorong persaingan sehat antar platform yang beroperasi secara legal, sehingga meningkatkan inovasi dan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat Malaysia.
Dampak sosial ekonomi bagi pengemudi yang terdampak juga menjadi perhatian pemerintah, yang berkomitmen menyediakan program pelatihan dan bantuan transisi agar mereka dapat beradaptasi dengan perubahan regulasi dan tetap produktif dalam sektor transportasi online.
Kebijakan Transportasi Online Malaysia 2025
Pelarangan InDrive dan Maxim merupakan bagian dari kebijakan transportasi online Malaysia tahun 2025 yang menitikberatkan pada penegakan regulasi, peningkatan keselamatan, dan perlindungan hak pengemudi serta penumpang.
Pemerintah berupaya menciptakan ekosistem transportasi daring yang teratur, transparan, dan berkelanjutan.
Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan sistem transportasi online yang lebih profesional dan dapat diandalkan oleh masyarakat Malaysia, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.
Larangan operasi InDrive dan Maxim di Malaysia mulai 24 Juli 2025 menandai langkah tegas pemerintah dalam menegakkan regulasi transportasi online demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
Meskipun keputusan ini membawa tantangan bagi pengemudi dan pengguna, kebijakan ini penting untuk menciptakan ekosistem transportasi daring yang sehat dan berkelanjutan.
Ke depan, diharapkan semua platform e-hailing dapat beroperasi dengan mematuhi aturan yang berlaku, sehingga memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.
Pemerintah juga diharapkan terus melakukan pengawasan dan pembaruan regulasi sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, sektor transportasi online di Malaysia dapat tumbuh secara profesional dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat.
Sekaligus menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam mengelola layanan transportasi digital secara efektif dan bertanggung jawab. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama