RADARTUBAN – Gejolak politik Korea Selatan memasuki babak baru yang semakin mengguncang, usai pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol.
Pemerintah kini memulai langkah hukum besar-besaran yang menargetkan langsung eks presiden dan istrinya, Kim Keon Hee.
Pada Kamis, 12 Juni 2025, Kantor Kepresidenan secara resmi menginstruksikan seluruh partai politik untuk segera menyerahkan nama calon jaksa khusus yang akan memimpin penyelidikan kasus ini.
Jaksa khusus yang terpilih akan mengusut dua isu utama: dugaan upaya penerapan darurat militer oleh Yoon sebagai respons terhadap tekanan politik, serta keterlibatan Kim Keon Hee dalam skandal korupsi, termasuk penerimaan dana ilegal dan transaksi mencurigakan.
Langkah ini bisa terjadi setelah Majelis Nasional mengesahkan tiga RUU Khusus yang menjadi payung hukum investigasi.
Baca Juga: Rahasia Rektor 93 Tahun Korea Selatan yang Tetap Awet Muda dan Bugar: Ganti Kopi dengan Teh
Presiden terpilih Lee Jae-myung diberi waktu tiga hari untuk menunjuk salah satu kandidat jaksa dari daftar yang diajukan partai politik.
Jaksa tersebut akan menyusun strategi awal dalam waktu 20 hari, sebelum penyelidikan penuh dimulai awal bulan depan.
Tim penyidik yang dibentuk mencakup sekitar 600 orang, termasuk 120 jaksa senior, dengan masa kerja yang bisa diperpanjang hingga 170 hari.
Yoon sendiri menghadapi sejumlah tuduhan serius. Dia diduga menginstruksikan pengamanan presiden untuk menghalangi pelaksanaan surat perintah penahanan pada Januari lalu.
Dia juga dituding mengintervensi investigasi atas kematian Kopral Marinir Chae Su-geun, yang tewas tenggelam dalam misi penyelamatan banjir Juli 2023 tanpa perlengkapan memadai, mengarah pada kemungkinan kelalaian sistemik.
Yang paling kontroversial adalah dugaan penyusunan skenario darurat militer, yang oleh sejumlah pihak dinilai sebagai upaya kudeta terselubung.
Meski membantah seluruh tuduhan dan menyebut proses ini sebagai balas dendam politik oposisi, Yoon belum juga memenuhi dua panggilan pemeriksaan dari kepolisian—memunculkan spekulasi bahwa dia sengaja menghindari jerat hukum.
Penyelidikan ini tak hanya akan menentukan nasib Yoon dan keluarganya, tetapi juga menguji kekuatan dan keadilan sistem hukum Korea Selatan di tengah krisis legitimasi elite penguasa.
Pemerintah baru kini dihadapkan pada dilema antara penegakan hukum atau pembalasan politik. Yang jelas, dunia menatap Korea Selatan dengan penuh perhatian.
Ingin lanjut bahas respon publik terhadap pemakzulan, profil jaksa khusus yang akan dipilih, atau dampak politiknya terhadap partai-partai besar di Korsel? (*)
Editor : Yudha Satria Aditama