RADARTUBAN - Piala Dunia 2026 menjadi perhatian karena kebijakan imigrasi Donald Trump. FIFA didesak untuk berani menentangnya.
Sebanyak 90 organisasi mengirim surat terbuka kepada FIFA, menyoroti ancaman kebijakan Trump terhadap penyelenggaraan Piala Dunia 2026.
Kebijakan imigrasi dan penegakan hukum Presiden AS itu dianggap diskriminatif.
Hal ini termasuk larangan masuk bagi banyak negara yang termasuk dalam 'daftar hitam' dan peningkatan represi terhadap imigran di AS.
Menjelang Piala Dunia 2026, puluhan organisasi seperti Amnesty International, Human Rights Watch (HRW), dan American Civil Liberties Union mendesak FIFA untuk menentang kebijakan imigrasi Donald Trump yang dianggap diskriminatif.
"Kami menyerukan kepada FIFA untuk menggunakan pengaruhnya guna mendorong pemerintah AS menjamin hak-hak dasar jutaan pengunjung dan penggemar asing yang berusaha masuk ke AS untuk menghadiri turnamen, dan hak-hak konstitusional banyak imigran yang sudah tinggal, bekerja, dan memberikan kontribusi yang berarti di kota-kota yang terpilih jadi tuan rumah," tulis surat terbuka itu.
Puluhan organisasi HAM global menginisiasi surat terbuka yang dikirim ke FIFA pada Selasa, (1/7), ditujukan kepada Presiden Gianni Infantino dan sejumlah petinggi FIFA lainnya.
Minky Worden, direktur global HRW, menyatakan bahwa intervensi seperti ini jarang terjadi dalam konteks olahraga global di AS, namun kekhawatiran yang muncul mendorong pengiriman surat tersebut.
Salah satu isu utama adalah tindakan represif oleh ICE (Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai AS), yang baru-baru ini menangkap ratusan imigran di California, memicu kerusuhan besar yang sempat mengganggu Piala Dunia Antarklub 2025.
Tindakan ini meningkatkan kekhawatiran, hingga beberapa pemerintah negara lain mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warganya yang akan ke AS, menyoroti risiko deportasi atau penolakan masuk.
FIFA didesak untuk menjamin keselamatan semua pihak berdasarkan aturan HAM yang dimilikinya, karena sebagai penyelenggara Piala Dunia 2026, FIFA memiliki wewenang untuk menegakkan standar tersebut.
"Kebijakan tersebut secara khusus mengidentifikasi bahwa 'menyediakan keselamatan dan keamanan bagi orang-orang yang menghadiri, terlibat, atau terpengaruh acara-acara FIFA dapat berdampak pada hak asasi manusia tertentu, seperti kebebasan bergerak, berekspresi, dan berkumpul' sebagai salah satu dari lima risiko hak asasi manusia yang paling menonjol bagi FIFA," tulis pernyataan itu.
Piala Dunia 2026, yang berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026, akan digelar di tiga negara: AS, Kanada, dan Meksiko.
Namun, AS akan memiliki peran lebih besar, dengan semua pertandingan mulai dari perempatfinal hingga final dimainkan di sana.
Sebanyak 11 kota di AS akan menjadi tuan rumah ajang tersebut pada tahun depan. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni