RADARTUBAN — Dunia diplomasi diguncang oleh kasus penipuan digital canggih yang melibatkan teknologi kecerdasan buatan (AI).
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, menjadi korban pemalsuan identitas dalam skema penipuan terbaru yang menargetkan sejumlah pejabat tinggi pemerintahan AS.
Pelaku diketahui menggunakan AI untuk meniru suara dan gaya komunikasi Rubio, mengirimkan pesan teks serta rekaman suara melalui aplikasi Signal.
Dalam dokumen yang dirilis oleh Departemen Luar Negeri AS, serta dilaporkan oleh The Washington Post, pelaku menyamar menggunakan alamat email palsu yang menyerupai akun resmi Menlu Rubio: "marco.rubio@state.gov".
Meski terlihat meyakinkan, alamat tersebut ternyata tidak terdaftar secara resmi.
Setidaknya lima pejabat penting menjadi target dalam serangan ini, termasuk gubernur negara bagian, anggota Kongres, dan diplomat luar negeri.
Dua di antaranya menerima pesan suara yang dihasilkan AI, sementara satu pejabat menerima pesan teks manipulatif yang mengarahkan mereka untuk melanjutkan komunikasi melalui jalur yang tidak aman.
Modus penipuan yang melibatkan AI dinilai semakin mengkhawatirkan karena mampu meniru intonasi suara, struktur penulisan, dan gaya komunikasi pribadi yang sangat mirip dengan figur publik.
Hal ini membuat pesan palsu sulit dideteksi bahkan oleh pejabat yang terbiasa dengan protokol keamanan digital.
Menanggapi insiden ini, Kementerian Luar Negeri AS telah mengeluarkan peringatan resmi kepada semua diplomat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak langsung mempercayai komunikasi digital yang tidak diverifikasi, meski terlihat resmi atau berasal dari orang yang dikenal.
Kasus ini dinilai sebagai peringatan serius terhadap ancaman penipuan digital berbasis AI, yang tidak hanya merugikan individu tetapi juga dapat merusak sistem komunikasi diplomatik yang bergantung pada kepercayaan dan integritas.
Seiring berkembangnya teknologi, muncul tuntutan terhadap pemerintah dan lembaga internasional untuk mengembangkan sistem verifikasi suara dan identitas yang lebih kuat, serta edukasi publik tentang bahaya deepfake dan rekayasa sosial digital. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni