RADARTUBAN- Konflik bersenjata di Myanmar kembali menelan korban jiwa.
Sebuah serangan udara yang dilancarkan oleh junta militer Myanmar pada Minggu (3/8) menyasar kawasan pertambangan rubi yang saat ini dikuasai oleh kelompok pemberontak.
Serangan tersebut terjadi sekitar pukul 08.15 waktu setempat, menewaskan 13 orang, termasuk seorang biksu Buddha dan seorang ayah-anak yang tengah melintas di lokasi.
Awalnya, tujuh orang dilaporkan tewas di tempat. Namun, jumlah korban bertambah setelah enam orang lainnya meninggal akibat luka-luka yang cukup parah.
Selain itu, 14 orang dilaporkan mengalami luka-luka, termasuk pengemudi kendaraan yang terkena dampak langsung dari serangan.
Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Ta’ang (TNLA), Lway Yay Oo, membenarkan jumlah korban dan menyebut bahwa serangan tersebut menghantam area publik di pagi hari, saat banyak warga sedang beraktivitas.
“Ada banyak orang yang berjalan, oleh karena itu banyak yang terbunuh,” ujarnya.
Baca Juga: Menteri Tenaga Kerja Larang TKI Kerja di Kamboja, Myanmar, Thailand, Begini Alasannya
Serangan ini terjadi di tengah konflik berkepanjangan yang melanda Myanmar sejak kudeta militer pada tahun 2021.
Sejak saat itu, militer menghadapi perlawanan sengit dari gerilyawan pro-demokrasi dan kelompok etnis bersenjata.
Kota Mogok, yang dikenal sebagai pusat perdagangan rubi, menjadi salah satu wilayah strategis yang berhasil direbut oleh kelompok pemberontak sejak akhir 2023.
Dalam beberapa pekan terakhir, militer Myanmar berhasil merebut kembali sejumlah pemukiman penting di wilayah tengah, termasuk tambang emas Thabeikkyin.
Langkah ini dilakukan setelah junta memberlakukan wajib militer untuk memperkuat pasukan mereka.
Pada Kamis (31/7), junta militer secara resmi mengakhiri status keadaan darurat yang telah berlangsung sejak penggulingan pemerintahan Aung San Suu Kyi lebih dari empat tahun lalu.
Pemerintah militer menyebut bahwa konflik akan diselesaikan melalui pemilu nasional yang dijadwalkan berlangsung pada Desember mendatang, meski sejumlah kelompok oposisi menyatakan akan memboikot proses tersebut. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni