RADARTUBAN- Pemerintah Venezuela secara resmi meminta dukungan dari Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, terkait potensi ancaman militer dari Amerika Serikat.
Permintaan itu disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Venezuela, Yvan Gil, melalui unggahan di Telegram pada Selasa (26/8).
“Kami telah meminta dukungan Sekjen PBB, Antonio Guterres, demi mengembalikan akal sehat. Kami menyampaikan keprihatinan atas pengerahan unit militer AS, termasuk kemungkinan penggunaan senjata nuklir di kawasan Karibia, yang jelas mengancam perdamaian regional,” ujar Gil.
Menurut Gil, sejak 2014, Komunitas Negara-negara Amerika Latin dan Karibia (CELAC) telah menetapkan kawasan tersebut sebagai zona damai.
Keputusan itu pun telah dikonfirmasi oleh PBB. Namun, langkah Amerika Serikat saat ini justru menempatkan negara-negara di kawasan itu dalam kondisi terancam.
Ia juga menolak “narasi palsu” yang digunakan Washington untuk membenarkan agresi terhadap Caracas.
Gil menegaskan bahwa laporan PBB mengenai narkotika menunjukkan tidak ada tanaman ilegal di Venezuela, sekaligus menekankan komitmen pemerintahan Bolivarian dalam memberantas perdagangan narkoba.
Sehari sebelumnya, Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyatakan bahwa seluruh kekuatan nasional telah dimobilisasi untuk merespons potensi ancaman Amerika Serikat yang dinilai berbahaya bagi keamanan nasional dan stabilitas kawasan.
Hubungan Washington–Caracas kembali memanas sejak Februari lalu, setelah Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menetapkan sejumlah kartel narkoba sebagai organisasi teroris global, termasuk Cartel de los Soles yang berbasis di Venezuela.
Pada 19 Agustus, Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menegaskan bahwa Presiden AS Donald Trump siap menggunakan “seluruh elemen kekuatan Amerika” dalam memerangi perdagangan narkoba, bahkan tidak menutup kemungkinan opsi intervensi militer di Venezuela.
Media internasional melaporkan bahwa Washington telah mengerahkan sedikitnya tiga kapal perang yang membawa lebih dari 4.000 marinir dan pelaut ke perairan Amerika Latin dan Karibia.
Situasi makin panas sejak awal Agustus, setelah Jaksa Agung AS Pam Bondi menawarkan hadiah 50 juta dolar AS (sekitar Rp817 miliar) bagi siapa pun yang memberikan informasi hingga penangkapan Presiden Maduro, yang dituduh memimpin Cartel de los Soles. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni