RADARTUBAN - Raksasa teknologi Microsoft kembali mendapatkan sorotan publik setelah aksi protes yang dilakukan oleh karyawan mereka berujung pada pemecahan dua insinyur perangkat lunak.
Melansir dari Wccftech, insiden yang terjadi pada 27 Agustus 2025 lalu digelar untuk menekan perusahaan agar menghentikan kontrak layanan cloude Azure dengan pemerintah Israel yang diduga digunakan untuk pengawasan terhadap warga Palestina.
Anna Hattle dan Riki Fameli yang melakukan aksi protes tersebut memasuki kantor Presiden Microsoft, Brad Smith di Redmon, Washington dan duduk di dalamnya. Akibat aksi tersebut, keduanya di pecat dari Microsoft.
Tidak hanya melakukan aksi protes secara langsung, keduanya juga diketahui melalukan siaran langsung ke platform Twitch dengan tajuk 'No Azure for Apartheid'.
Aksi keduanya dianggap melanggar aturan oleh Microsoft, apalagi masuk ke dalam kantor eksekutif secara ilegal merupakan pelanggaran serius terhadap kode etik internal.
Hal ini membuat Microsoft merespon insiden ini dengan mengunci seluruh ruang eksekutif dengan alasan keamanan. Perusahaan tersebut juga menegaskan bahwa Hattle dan Fameli resmi di depak dari Microsoft.
Beberapa karyawan lain yang melakukan protes serupa juga di amankan oleh Microsoft.
Hanya saja kedua insinyur perangkat lunak itu dianggap melakukan pelanggaran paling serius karena bersifat konfrontatif.
Dalam konferensi pers, Brad Smith mengatakan Microsoft berkomitmen pada hak asasi dan tengah menyelidiki klaim keterlibatan Azure dalam konflik antara Israel dan Palestina.
Tetapi dia juga menegaskan setiap gangguan yang membahayakan keselamatan dan keamanan kerja tidak akan ditoleransi oleh Microsoft.
Pemecatan ini menambah daftar panjang protes yang dilakukan oleh karyawan Microsoft sendiri.
Kendati begitu, kasus ini semakin menyoroti ketegangan anatara sikap perusahaan dengan karyawan yang mengedepankan aktivisme. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama