RADARTUBAN - KP Sharma Oli, Perdana Menteri Nepal akhirnya resmi mengundurkan diri setelah gelombang protes besar yang melanda Nepal dalam beberapa hari terakhir.
Awalnya gerakan demonstrasi ini dipicu oleh larangan pemerintah terhadap media sosial populer, berubah menjadi gerakan massa yang menentang korupsi dan nepotisme di negara itu.
Kerusuhan pecah ketika polisi menggunakan kekuatan berlebihan untuk membubarkan demonstrasi pada Senin (8/9) lalu.
Akibatnya setidaknya 19 orang demonstran tewas dan ratusan lainnya terluka.
Meskipun akhirnya larangan beroperasinya media sosial seperti Facebook, WhatsApp, YouTube, hingga X (sebelumnya Twitter) telah dicabut oleh pemerintah Nepal, tetapi gelombang protes dari kalangan muda tidak kunjung mereda.
Puncaknya terjadi pada hari Selasa ketika ribuan pengunjuk rasa menyerbu gedung parlemen Khatmandu dan membakarnya.
Selain itu, aksi massa juga menyasar rumah Perdana Menteri, Presiden, hingga pejabat lainnya di pemerintahan.
Atas hal ini, sejumlah anggota parlemen dan pejabat pemerintah Nepal dievakuasi ke tempat yang lebih aman.
Bahkan bandara internasional Khatmandu sempat ditutup sementara akibat kondisi yang ricuh tersebut.
KP Sharma Oli, yang menjabat keempat kalinya sebagai Perdana Menteri Nepal melalui koalisi partai komunis Nepal menyerahkan surat pengunduran diri ke Presiden Nepal, Ram Chandra Paudel.
Keputusan pengunduran diri Oli disambut meriah oleh demonstran yang menamai gerakan mereka sebagai protes Gen-Z.
Bagi generasi muda Nepal, aksi yang dilakukan ini tidak sekedar menolak pembatasan media sosial, tetapi juga perlawanan terhadap korupsi yang telah dianggap pencekik pembangunan negara.
Mereka menyoroti gaya hidup mewah keluarga pejabat ditengah kondisi rakyat yang menghadapi kesulitan ekonomi dengan tingkat pengangguran yang tinggi.
Beberapa pengunjuk rasa menyerukan agar Oli dan para pejabat lainnya diadili atas penggunaan kekuatan yang berlebihan dalam meredam aksi demonstrasi.
Amnesty Internasional menyebut polisi Nepal menggunakan peluru tajam yang diarahkan ke para demonstran. Sedangkan PBB mendesak adanya investigasi transparan atas ricuhnya aksi tersebut.
Masa depan politik Nepal kini berada di persimpangan jalan. Presiden Paudel telah mengundang beberapa perwakilan demonstran untuk berdialog.
Publik Nepal menuntut adanya reformasi menyeluruh agar perjuangan generasi muda Nepal yang gugur tidak berakhir sia-sia. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama