RADARTUBAN - Baru-baru ini, pemerintah China menerapkan aturan baru: influencer yang ingin membahas topik-topik serius seperti kesehatan, hukum, pendidikan, atau keuangan, wajib menunjukkan bukti keahlian.
Harus ada sertifikasi. Harus ada latar belakang akademik.
Harus ada bukti bahwa mereka tahu apa yang sedang dibicarakan.
Dan jujur saja, saya setuju. Bahkan saya pikir, Indonesia juga sudah waktunya menerapkan hal serupa.
Karena terlalu banyak orang yang bicara seolah-olah ahli, padahal cuma bermodal lighting bagus dan caption meyakinkan.
Matinya Kepakaran: Ketika Suara Ahli Tenggelam oleh Algoritma
Di era digital, suara yang paling keras bukan selalu yang paling benar.
Yang paling viral bukan selalu yang paling tahu. Kita hidup di zaman di mana opini bisa lebih dipercaya daripada data, dan popularitas bisa mengalahkan kompetensi.
Fenomena ini dikenal sebagai “matinya kepakaran” (death of expertise).
Ketika orang lebih percaya pada influencer daripada ilmuwan. Ketika saran kesehatan lebih banyak dicari dari TikTok daripada dari dokter.
Ketika teori konspirasi lebih cepat menyebar daripada klarifikasi resmi.
Dan semua itu terjadi karena kita membiarkan siapa pun bicara apa pun, tanpa batas, tanpa tanggung jawab.
Ijazah Dulu, Baru Ngonten
Bukan berarti semua konten harus akademis. Tapi kalau kamu ingin bicara soal vaksin, ekonomi, atau hukum, ya setidaknya punya dasar.
Punya kredensial. Punya tanggung jawab moral. Karena yang kamu katakan bisa memengaruhi banyak orang. Bisa membentuk opini. Bisa berdampak nyata.
Bayangkan kalau semua orang bisa jadi “ahli” hanya karena punya 100 ribu follower. Maka yang terjadi bukan demokratisasi pengetahuan, tapi kekacauan informasi.
Kredibilitas Bukan Musuh Kreativitas
Sebagian orang mungkin bilang, “Tapi ini membatasi kebebasan berekspresi.”
Tidak juga. Kamu tetap bisa berekspresi, tapi kalau ingin dipercaya sebagai sumber, ya harus bisa dibuktikan. Sebab, kredibilitas bukan musuh kreativitas.
Justru ia memperkuatnya. Karena konten yang baik bukan hanya yang menarik, tapi juga yang bisa dipertanggungjawabkan.
Indonesia Butuh Etika Digital, Bukan Cuma Viral
Sudah saatnya kita punya standar. Bukan untuk membungkam, tapi untuk melindungi. Agar publik tidak terus-menerus disesatkan oleh opini yang dibungkus estetika.
Agar suara para ahli tidak terus tenggelam di antara konten clickbait.
Karena di tengah banjir informasi, yang kita butuhkan bukan lebih banyak suara, tapi lebih banyak yang layak didengar. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama