RADARTUBAN - Media Amerika Serikat melaporkan bahwa Badan Intelijen Pusat AS (CIA) diduga berada di balik serangan drone terhadap sebuah fasilitas pelabuhan di wilayah pesisir Venezuela pada awal bulan ini.
Laporan tersebut disampaikan CNN pada Senin (29/12) dengan mengutip sejumlah sumber yang mengetahui operasi tersebut.
Menurut laporan itu, serangan yang sebelumnya tidak diumumkan kepada publik menyasar sebuah dermaga terpencil yang diyakini pemerintah Amerika Serikat digunakan oleh kelompok penyelundup narkoba Venezuela, Tren de Aragua, sebagai lokasi penyimpanan dan pemuatan narkotika ke kapal laut.
CNN menyebutkan bahwa tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut karena fasilitas dermaga tersebut sedang dalam kondisi kosong saat drone menghantam target.
Pekan lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa militer AS telah menghancurkan sebuah fasilitas penting di Venezuela, meski tidak merinci lokasi maupun sasaran serangan yang dimaksud.
Pada 17 Desember, Trump juga menetapkan pemerintah Venezuela sebagai “organisasi teroris asing” dan mengumumkan penerapan blokade penuh terhadap kapal tanker minyak yang dikenai sanksi dan beroperasi menuju atau keluar dari Venezuela.
Trump menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan membiarkan apa yang disebutnya sebagai “rezim bermusuhan” menguasai minyak, wilayah, atau aset lain yang menurutnya harus dikembalikan kepada Amerika Serikat.
Amerika Serikat selama ini menyatakan bahwa kehadiran militernya di kawasan Karibia bertujuan untuk memerangi perdagangan narkoba.
Sejak awal September, Trump telah memberikan izin untuk melakukan serangan terhadap kapal-kapal yang dicurigai terlibat penyelundupan narkotika di perairan Venezuela.
Pada November, Trump juga menyatakan bahwa masa pemerintahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro akan segera berakhir, meskipun ia menegaskan bahwa Washington tidak bermaksud melancarkan perang terbuka terhadap negara tersebut.
Sementara itu, pemerintah Venezuela menilai langkah-langkah AS sebagai bentuk provokasi yang berpotensi mengganggu stabilitas kawasan serta melanggar kesepakatan internasional mengenai status wilayah Karibia sebagai zona bebas militer dan senjata nuklir. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni