RADARTUBAN - Wali Kota New York Zohran Mamdani langsung mengambil langkah politik signifikan pada hari pertamanya menjabat dengan menandatangani perintah eksekutif yang mencabut sejumlah kebijakan peninggalan pendahulunya, Eric Adams.
Beberapa kebijakan yang dibatalkan selama ini dinilai sebagai bentuk dukungan terhadap Israel.
Dalam perintah eksekutif yang diteken Kamis (1/1), Mamdani menyatakan seluruh kebijakan yang dikeluarkan sejak 26 September 2024 dan masih berlaku hingga 31 Desember 2025 dinyatakan tidak berlaku.
Adapun perintah eksekutif yang diterbitkan sebelum periode tersebut tetap berlaku, kecuali secara khusus diubah atau dicabut.
Keputusan ini secara otomatis membatalkan sejumlah kebijakan era Adams, termasuk perintah yang dikeluarkan pada bulan lalu yang melarang lembaga-lembaga pemerintah Kota New York melakukan boikot atau divestasi terhadap Israel.
Selain itu, Mamdani juga mencabut kebijakan yang ditandatangani pada Juni lalu terkait penerapan definisi antisemitisme yang lebih luas.
Definisi tersebut sebelumnya memasukkan sejumlah bentuk kritik terhadap Israel sebagai bagian dari antisemitisme.
Meski demikian, Mamdani tidak membubarkan Kantor Penanggulangan Antisemitisme New York City yang dibentuk pemerintahan sebelumnya. Lembaga tersebut dipastikan tetap beroperasi.
Perintah eksekutif yang baru juga menegaskan bahwa pencabutan kebijakan ini tidak memengaruhi perintah-perintah darurat yang saat ini masih berlaku.
Mengutip The New York Times, Direktur Eksekutif New York Civil Liberties Union, Donna Lieberman, menilai kebijakan yang dicabut tersebut tampak sebagai langkah-langkah akhir pemerintahan sebelumnya yang berpotensi membatasi pandangan politik yang berbeda dari sikap wali kota saat itu.
Menurut Lieberman, wajar jika pemerintahan baru segera membatalkan kebijakan yang dinilai terlalu berpihak.
Ia menegaskan bahwa kebebasan berpendapat tidak boleh dibatasi oleh sudut pandang tertentu.
“Hak atas kebebasan berbicara tidak bergantung pada pandangan seseorang. Prinsip ini berlaku untuk opini tentang Israel atau Gaza, aktivisme politik terkait konflik tersebut, maupun isu politik lainnya,” ujar Lieberman.(*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni