RADARTUBAN - Gedung Putih pada Jumat (16/1) mengumumkan pembentukan sebuah komite “teknokratik” untuk mengawasi proses transisi kekuasaan di Jalur Gaza.
Langkah ini menjadi bagian dari inisiatif Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam upaya mengakhiri konflik Israel di wilayah Palestina tersebut.
Komite yang diberi nama National Committee for the Administration of Gaza (NCAG) akan berperan sebagai badan pelaksana utama di lapangan.
Tugasnya mencakup pengelolaan administrasi sementara serta memastikan kelangsungan proses transisi pemerintahan di Gaza.
NCAG dipimpin oleh Dr. Ali Sha’ath, mantan wakil menteri Palestina di Otoritas Palestina.
Di bawah kepemimpinannya, komite bertanggung jawab memulihkan layanan publik, membangun kembali institusi sipil, serta menstabilkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Gaza.
Untuk mendukung operasional di lapangan, dibentuk pula Dewan Eksekutif yang melibatkan sejumlah tokoh internasional.
Dewan ini di antaranya diisi oleh Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan, utusan khusus Presiden Trump Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, serta pejabat senior dari Uni Emirat Arab, Qatar, dan Mesir.
Sebagai otoritas tertinggi dalam mengarahkan proses transisi tersebut, Presiden Trump memimpin Dewan Perdamaian.
Dewan ini juga beranggotakan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Steve Witkoff, Jared Kushner, Tony Blair, serta Presiden Kelompok Bank Dunia Ajay Banga.
Pengumuman pembentukan komite ini disampaikan seiring dimulainya fase kedua kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas.
Tahap ini menitikberatkan pada demiliterisasi Gaza, pembentukan pemerintahan teknokratis, serta percepatan rekonstruksi wilayah.
Fase kedua kesepakatan mencakup penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza, pelucutan senjata Hamas, pengerahan pasukan stabilisasi internasional, serta pembentukan pemerintahan sementara Palestina untuk mengelola Jalur Gaza.
Sejak Oktober 2023, serangan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 71.000 warga Palestina.
Meskipun gencatan senjata resmi diberlakukan sejak Oktober 2025, otoritas kesehatan setempat mencatat bahwa serangan Israel masih berlanjut dan menyebabkan hampir 450 korban jiwa tambahan. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama