RADARTUBAN - Pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un secara resmi telah mencopot seorang Wakil Perdana Menteri yang memegang tanggung jawab atas sektor industri pembangunan mesin negara.
Keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya Kim untuk memperketat kedisiplinan di jajaran pejabat tinggi pemerintah, terutama menjelang perhelatan kongres akbar Partai Buruh yang akan menjadi momentum penetapan target ekonomi nasional yang baru.
Laporan yang dirilis oleh media pemerintah Korean Central News Agency (KCNA) pada Selasa (20/1), pejabat yang diberhentikan tersebut adalah Yang Sung Ho.
Kim Jong Un melayangkan tuduhan serius kepada Yang, yakni telah memicu terjadinya kekacauan dalam sistem kerja pemerintahan.
Kekecewaan Kim tersebut diungkapkan secara terbuka dalam pidatonya saat meresmikan penyelesaian tahap perdana proyek modernisasi di Kompleks Mesin Ryongsong.
Kim memaparkan bahwa proyek vital tersebut mengalami kerugian ekonomi yang tidak sedikit sebagai dampak dari ketidakmampuan serta perilaku tidak bertanggung jawab dari para pejabat yang berwenang.
Kim menegaskan bahwa otoritas terkait telah menghambur-hamburkan dana serta tenaga kerja dalam skala yang masif.
Lebih jauh lagi, Kim menambahkan bahwa kegagalan operasional di sektor mesin ini pada akhirnya memberikan dampak buruk dan beban yang berat bagi sektor industri persenjataan atau amunisi negara.
Pemimpin Korut tersebut juga mengungkapkan bahwa dirinya telah mengawasi gerak-gerik Yang sejak pertemuan partai pada Desember tahun lalu.
Namun, karena sang pejabat dianggap tidak menunjukkan itikad perubahan sikap yang positif, Kim pun mengambil langkah tegas.
"Mulai hari ini, saya nyatakan Anda diberhentikan, kawan Wakil Perdana Menteri," ucap Kim dengan tegas.
Tindakan pemecatan di depan publik tersebut adalah manifestasi dari kampanye Kim Jong Un untuk menghapuskan mentalitas kekalahan, sikap pasif, serta kurangnya rasa tanggung jawab di bidang ekonomi.
Langkah tersebut juga kerap dilakukan Kim sebagai strategi untuk memulihkan kedisiplinan birokrasi, sekaligus menjadi cara untuk melimpahkan beban kesalahan atas kegagalan kebijakan negara ke pundak para pejabat senior.
Di sisi lain, potret ekonomi Korea Utara memang masih dibayangi tantangan yang sangat pelik pasca keterpurukan akibat pandemi Covid-19.
Walaupun Bank Sentral Korea Selatan melaporkan adanya pertumbuhan ekonomi sebesar 3,7% pada tahun 2024, banyak analis menilai bahwa Korea Utara akan sulit mencapai pertumbuhan yang signifikan dan berkelanjutan dalam jangka panjang.
Kondisi ini dipicu oleh keterbatasan sumber daya yang lebih banyak dialokasikan untuk program persenjataan, sistem ekonomi terpusat yang tidak efisien, serta dampak berkelanjutan dari sanksi internasional.
Proses pencopotan jabatan Yang Sung Ho dilakukan persis sebelum dimulainya kongres Partai Buruh, sebuah agenda besar yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali.
Badan intelijen Korea Selatan memprediksi bahwa kongres tersebut akan dibuka pada akhir Januari atau awal Februari mendatang, dengan agenda utama menetapkan arah kebijakan strategis serta sasaran ekonomi baru bagi negara tersebut. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni