RADARTUBAN - Saat ini China telah bergabung dengan barisan negara-negara di kawasan Asia yang tengah menghadapi krisis akibat merosotnya angka kelahiran.
Hal ini menjadi fenomena yang cukup serius mengingat negara tersebut sebelumnya sangat populer sebagai wilayah dengan jumlah penduduk paling padat di seluruh dunia.
Dalam rangka mendongkrak tingkat kelahiran yang saat ini hanya menyentuh angka 1,0 anak per wanita, pemerintah di Beijing mulai memberlakukan aturan pajak untuk produk kondom, pil KB, dan juga berbagai jenis alat kontrasepsi lain.
Kebijakan pajak tersebut dikeluarkan setelah pada tahun sebelumnya, Tiongkok telah mengucurkan dana sebesar 90 miliar yuan atau setara dengan 12,7 miliar dolar AS untuk membiayai program asuhan anak berskala nasional.
Program tersebut memberikan bantuan dana sekali bayar senilai 3.600 yuan atau lebih dari 500 dolar AS bagi keluarga yang memiliki anak dengan usia maksimal tiga tahun.
Sayangnya, penerapan pajak sebesar 13 persen tersebut dianggap tidak akan berdampak signifikan terhadap peningkatan angka kelahiran.
Dikarenakan beban pajak tersebut tidak sebanding dengan total biaya yang dibutuhkan untuk membesarkan seorang anak di Tiongkok hingga usia 18 tahun, yang estimasinya mencapai 538.000 yuan atau melampaui 77.000 dolar AS.
Di sisi lain, kondom dengan kemasan eceran harganya berada di kisaran 50 yuan atau sekitar 7 dolar AS, sedangkan kebutuhan pil KB untuk satu bulan rata-rata seharga 130 yuan atau 19 dolar AS.
Penambahan pajak tersebut dinilai bukan merupakan beban finansial yang berarti, tetapi hanya menambah pengeluaran beberapa dolar saja setiap bulannya.
Seorang ayah berumur 36 tahun memberikan keterangan bahwa kenaikan harga kontrasepsi bukanlah hal yang merisaukannya.
Menurutnya, kenaikan harga per kotak mungkin hanya sekitar 5 hingga 20 yuan saja, sehingga dalam satu tahun akumulasinya tetap sangat terjangkau.
China merupakan salah satu dari sekian banyak negara yang mulai menerapkan strategi pro natalis guna memperbaiki struktur demografi, meskipun langkah-langkah tersebut sering terjadi kegagalan.
Jika berkaca pada sejarah, kebijakan Tiongkok di masa lalu dalam menekan laju pertumbuhan penduduk memang tergolong sukses, namun keberhasilan itu didukung oleh pergeseran kondisi sosial yang masif.
Kebijakan tersebut berlangsung saat negara tersebut tengah bertransformasi menjadi masyarakat industri dan perkotaan yang modern.
Sebaliknya, upaya untuk menaikkan angka kelahiran saat ini justru terbentur oleh realitas sosial yang berbeda.
Modernisasi telah membuka pintu yang lebih lebar bagi perempuan dalam hal pendidikan serta karier profesional, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk menunda masa kehamilan.
Secara faktual, penurunan tingkat kesuburan di Tiongkok yang terjadi sejak dekade 1990-an lebih didasari oleh keputusan sukarela masyarakat sebagai dampak dari modernisasi, ketimbang karena adanya regulasi pembatasan lahir.
Di sana, pasangan cenderung membatasi jumlah anak akibat tingginya biaya kebutuhan hidup serta mahalnya biaya pendidikan.
Bahkan, Tiongkok tercatat sebagai salah satu tempat paling mahal secara global untuk membesarkan anak jika dikonversikan dengan pendapatan rata-rata penduduknya.
Beban biaya sekolah di setiap jenjang pendidikan di sana lebih tinggi dibandingkan dengan standar di banyak negara lainnya.
Aspek penting lainnya yang perlu menjadi perhatian adalah apa yang oleh para pakar kependudukan disebut sebagai "perangkap kesuburan rendah".
Berdasarkan hipotesis yang muncul pada era 2000-an, jika tingkat kesuburan sebuah negara sudah merosot hingga di bawah angka 1,4 atau 1,5, maka akan menjadi tantangan yang sangat berat untuk bisa menaikkannya kembali sebanyak 0,3 poin atau lebih.
Editor : Yudha Satria Aditama