RADARTUBAN – Pemerintah Rusia tengah meningkatkan intensitas pembatasan terhadap penggunaan platform komunikasi instan di wilayahnya.
Setelah sebelumnya pihak Kremlin melakukan pembatasan terhadap Telegram atas dasar pertimbangan keamanan nasional, kini giliran WhatsApp yang menghadapi tekanan yang tidak kalah berat.
Rusia dikabarkan tengah menempuh langkah-langkah menuju pemblokiran akses WhatsApp secara menyeluruh di negara tersebut.
Lebih dari 100 Juta Pengguna Terdampak
Merespons situasi ini, pihak WhatsApp menyatakan bahwa tindakan pemerintah Rusia berpotensi secara paksa mengalihkan lebih dari 100 juta penduduk ke platform percakapan milik negara yang dinilai sebagai alat pengawasan.
Sebagai gambaran, jumlah pengguna WhatsApp di Rusia diperkirakan hampir berimbang dengan Telegram.
Dalam pernyataan yang dipublikasikan oleh BBC, perwakilan WhatsApp menilai upaya memisahkan lebih dari 100 juta orang dari layanan komunikasi pribadi dan terenkripsi sebagai kemunduran besar yang dapat membahayakan keamanan warga itu sendiri.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kremlin belum memberikan tanggapan resmi terkait kebijakan tersebut.
Tekanan Regulasi dan Status Meta di Rusia
Roskomnadzor, selaku regulator komunikasi Rusia, sebelumnya telah berulang kali memperingatkan WhatsApp agar mematuhi regulasi domestik, termasuk kewajiban penyimpanan data pengguna di server lokal.
Media pemerintah TASS bahkan melaporkan sejak awal tahun bahwa aplikasi di bawah naungan Meta itu berpotensi dilarang permanen pada 2026 di bawah pemerintahan Presiden Vladimir Putin.
Pejabat Rusia, Andrei Svintsov, membela langkah tersebut dengan menyebut Meta telah diklasifikasikan sebagai entitas yang terafiliasi dengan gerakan ekstremisme.
Sebagai catatan, sejak 2022 akses ke Instagram dan Facebook—yang juga berada di bawah Meta—sudah lebih dulu diblokir di Rusia. Warga biasanya hanya dapat mengaksesnya melalui jaringan privat virtual (VPN).
Aplikasi “Max” dan Konsep Superapp
Dalam beberapa tahun terakhir, Moskow gencar mempromosikan platform komunikasi buatan dalam negeri bernama Max.
Aplikasi ini mengusung konsep superapp serupa dengan WeChat, yakni menggabungkan layanan pesan instan dengan berbagai fungsi administratif pemerintah.
Namun, platform ini diketahui tidak menerapkan sistem enkripsi menyeluruh seperti WhatsApp atau Telegram.
Sejak 2025, pemerintah Rusia mewajibkan aplikasi Max terpasang otomatis pada seluruh perangkat elektronik baru yang dijual di dalam negeri.
Penggunaannya juga diwajibkan bagi aparatur sipil negara, tenaga pendidik, hingga pelajar.
Kritik dan Kekhawatiran Sensor Politik
Pendiri Telegram, Pavel Durov, menilai pembatasan akses tersebut sebagai strategi negara untuk menggiring masyarakat menggunakan aplikasi pemerintah demi mempermudah sensor politik dan pengawasan.
Ia membandingkan langkah ini dengan kebijakan serupa yang pernah ditempuh Iran saat melarang Telegram demi mempromosikan alternatif buatan pemerintah. Namun menurutnya, warga tetap mampu menemukan celah untuk mengakses layanan yang dibatasi.
Durov menegaskan bahwa pengekangan kebebasan komunikasi bukanlah solusi bijak dalam menghadapi tantangan keamanan nasional. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni