RADARTUBAN – Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, secara resmi menyatakan negaranya tidak akan bergabung sebagai anggota penuh dalam inisiatif Board of Peace yang dipimpin mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Keputusan tersebut diumumkan menjelang pertemuan perdana forum internasional itu yang digelar di Washington, D.C., pada pertengahan Februari 2026.
Penolakan Karena Palestina Tidak Dilibatkan
Sheinbaum menegaskan bahwa alasan utama penolakan Meksiko adalah tidak adanya keterlibatan Palestina dalam struktur Dewan Perdamaian tersebut.
Menurutnya, Meksiko secara resmi mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Karena itu, sebuah inisiatif perdamaian dinilai tidak akan komprehensif apabila hanya melibatkan sebagian pihak yang berkonflik.
Ia menilai kehadiran kedua pihak—Israel dan Palestina—merupakan syarat penting untuk menciptakan proses perdamaian yang adil dan berkelanjutan.
Baca Juga: Donald Trump Pimpin KTT Perdana Board of Peace Bahas Gaza
Tetap Hadir Sebagai Pengamat
Meski menolak keanggotaan penuh, pemerintah Meksiko tetap memilih untuk berpartisipasi secara terbatas.
Negara tersebut akan mengirimkan Duta Besar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai pengamat dalam forum Board of Peace.
Langkah ini dilakukan agar posisi diplomatik Meksiko tetap tersampaikan tanpa harus menyetujui struktur organisasi yang dianggap belum inklusif.
Board of Peace dan Kontroversinya
Board of Peace merupakan forum internasional yang diusulkan Trump sebagai bagian dari rencana perdamaian pascakonflik Israel–Hamas di Gaza.
Forum ini bertujuan memfasilitasi:
- gencatan senjata,
- rekonstruksi wilayah terdampak,
- stabilisasi keamanan kawasan.
Namun, sejak awal pembentukannya, badan tersebut menuai kritik karena dinilai memberikan peran dominan kepada negara-negara besar dan sekutu politik tertentu.
Tegaskan Dukungan Solusi Dua Negara
Sikap pemerintah Meksiko mencerminkan dukungan kuat terhadap solusi dua negara (two-state solution) antara Israel dan Palestina, yang selama ini menjadi pendekatan utama komunitas internasional dalam penyelesaian konflik Timur Tengah.
Keputusan ini sekaligus menunjukkan komitmen diplomasi Meksiko pada prinsip inklusi dan pengakuan hak semua pihak yang terlibat langsung dalam konflik. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni