RADARTUBAN - Pemerintah China kembali membuktikan komitmen tanpa kompromi dalam memberantas praktik korupsi di lingkungan birokrasi dan militernya.
Dalam sebuah persidangan yang menarik perhatian dunia internasional, Pengadilan Militer China menjatuhkan vonis mati dengan penangguhan hukuman dua tahun kepada dua mantan Menteri Pertahanan mereka, yakni Wei Fenghe dan Li Shangfu.
Keduanya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam skandal suap dalam jumlah yang sangat besar.
Berdasarkan laporan resmi dari kantor berita Xinhua, investigasi mendalam mengungkap bahwa kedua jenderal senior tersebut telah menyalahgunakan wewenang kedinasan mereka untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain.
Baca Juga: Lari di Atas Sejarah, Tantangan Ekstrem Great Wall of China Marathon
Wei Fenghe dinyatakan bersalah karena menerima gratifikasi ilegal, sementara penerusnya, Li Shangfu, terbukti melakukan pelanggaran ganda, yakni menerima sekaligus memberikan suap demi kepentingan kenaikan jabatan dan keuntungan personel di lingkungan militer.
Selain hukuman fisik, seluruh aset pribadi milik kedua mantan pejabat tinggi tersebut disita oleh negara.
Berdasarkan sistem hukum yang berlaku di China, vonis mati dengan masa penangguhan selama dua tahun ini biasanya akan dialihkan menjadi hukuman penjara seumur hidup tanpa hak pembebasan bersyarat, asalkan terpidana bersikap kooperatif dan tidak melakukan pelanggaran hukum baru selama masa percobaan.
Langkah pembersihan di internal Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) ini dipandang sebagai pesan peringatan keras dari Presiden Xi Jinping bahwa tidak ada pejabat yang kebal hukum, sekalipun memegang posisi tertinggi di sektor pertahanan negara.
Skandal yang menjerat dua figur utama pertahanan ini dinilai sempat mencoreng citra kepemimpinan militer di mata publik.
Melalui ketegasan sanksi hukum ini, pemerintah China ingin menegaskan kembali pentingnya loyalitas, integritas, serta disiplin ketat di kalangan prajurit dan perwira tinggi.
Kasus ini menjadi preseden penting dalam sejarah penegakan hukum modern di Beijing, sekaligus menjadi bukti nyata bahwa perang melawan korupsi di negara tirai bambu tersebut terus berjalan tanpa pandang bulu. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama