RADARTUBAN - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadapi tekanan politik yang semakin besar setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS mengesahkan resolusi pembatasan kewenangan perang terkait konflik Iran.
Langkah tersebut dinilai sebagai kritik terbuka terhadap kebijakan militer Trump yang telah berlangsung selama tiga bulan terakhir.
Resolusi War Powers itu disahkan melalui pemungutan suara dengan hasil 215 suara mendukung dan 208 menolak pada Rabu waktu setempat.
Sejumlah anggota Partai Republik turut mendukung kubu Demokrat dalam pengesahan tersebut, menunjukkan mulai munculnya ketidakpuasan di internal partai terhadap strategi Gedung Putih.
Walaupun resolusi tersebut tidak secara langsung menghentikan operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran, keputusan DPR AS menjadi sinyal kuat bahwa dukungan politik terhadap konflik tersebut mulai melemah, termasuk dari kalangan pendukung Trump sendiri.
Anggota DPR dari New York sekaligus petinggi Demokrat di Komite Urusan Luar Negeri DPR AS, Gregory Meeks, menilai sudah saatnya pemerintah menghentikan perang yang dinilai membebani masyarakat Amerika.
“Sudah cukup. Presiden harus melakukan hal yang benar. Rakyat lelah menanggung dampak perang pilihannya, mulai dari harga bahan bakar hingga kebutuhan pokok yang terus meningkat,” ujar Meeks.
Gelombang penolakan terhadap keterlibatan militer AS di Iran juga terus menguat di Kongres.
Pemungutan suara kali ini menjadi upaya keempat DPR AS dalam membatasi operasi militer terhadap Teheran, dengan jumlah dukungan yang terus meningkat dari waktu ke waktu.
Situasi serupa juga mulai terlihat di Senat. Beberapa senator Partai Republik sebelumnya ikut mendukung tahapan awal resolusi pembatasan kewenangan militer presiden terkait konflik Iran.
Perkembangan tersebut menandakan bahwa perang Iran mulai berubah menjadi persoalan politik yang sensitif bagi Trump menjelang pemilu sela Amerika Serikat yang akan menentukan komposisi kekuatan di Kongres.
Padahal saat kampanye pemilihan presiden, Trump sempat berjanji akan mengurangi keterlibatan Amerika dalam konflik luar negeri dan lebih memprioritaskan agenda domestik. Namun konflik dengan Iran justru kembali menyeret perhatian Washington ke kawasan Timur Tengah.
Penolakan publik terhadap perang juga dipicu dampak ekonomi yang mulai dirasakan masyarakat. Sejak Amerika Serikat mendukung serangan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu, harga energi dan bahan bakar mengalami kenaikan yang ikut memperbesar tekanan inflasi.
Gangguan pelayaran di Selat Hormuz menjadi salah satu faktor utama meningkatnya harga energi global. Jalur strategis tersebut merupakan rute penting distribusi minyak dan gas dunia.
Iran beberapa kali disebut mengganggu aktivitas pelayaran di kawasan tersebut sehingga memicu kekhawatiran pasar internasional.
Ketua DPR AS Mike Johnson menyebut pemerintahan Trump tengah berupaya membuka kembali jalur perdagangan internasional di Selat Hormuz agar distribusi energi global kembali stabil.
“Kami sedang menyelesaikan bagian terakhir dari upaya tersebut. Dunia memiliki kepentingan besar agar Selat Hormuz kembali terbuka untuk perdagangan,” kata Johnson.
Meski tekanan politik terus meningkat, Gedung Putih masih mempertahankan sikapnya terkait konflik Iran. Johnson mengatakan Trump tetap fokus pada agenda domestik sambil memantau perkembangan situasi internasional.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio memperingatkan bahwa pembatasan kewenangan presiden dalam operasi militer dapat memberikan sinyal yang keliru kepada Iran.
Dalam sidang Komite Urusan Luar Negeri DPR AS, Rubio menilai Teheran bisa menganggap pemerintah Amerika kehilangan fleksibilitas untuk mengambil tindakan militer apabila Kongres membatasi kewenangan presiden.
Menurut Rubio, kondisi tersebut berpotensi membuat Iran semakin enggan melanjutkan proses negosiasi karena menganggap posisi Amerika Serikat melemah.(*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni