RADARTUBAN - Pemerintah Iran melalui Dewan Tertinggi Keamanan Nasional (SNSC) mengumumkan kebijakan pembebasan biaya bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz selama 60 hari.
Langkah tersebut merupakan bagian dari implementasi Nota Kesepahaman (MoU) Islamabad yang baru disepakati.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis Kamis (18/6) malam, SNSC menyebutkan seluruh kapal yang mengajukan izin melintas di jalur pelayaran strategis tersebut tidak akan dikenakan biaya selama periode kebijakan berlaku.
Seluruh biaya operasional yang biasanya dibebankan kepada pengguna jalur pelayaran akan ditanggung oleh pemerintah Iran.
Baca Juga: Harga Minyak Brent Turun ke 77,69 Dollar AS, Pasar Sambut Damai AS-Iran
Selain itu, SNSC menginstruksikan Otoritas Jalur Perairan Teluk Persia (PGSA) untuk mempercepat proses perizinan dan memberikan prioritas terhadap seluruh permohonan lintasan guna mendukung kelancaran pelaksanaan kesepakatan yang tertuang dalam MoU Islamabad.
Menurut SNSC, kondisi khusus di kawasan Selat Hormuz serta sejumlah potensi risiko keselamatan mengharuskan kapal-kapal beroperasi sesuai jalur dan jadwal yang telah ditentukan oleh otoritas terkait.
Kebijakan tersebut diterapkan untuk meningkatkan keamanan pelayaran, mengurangi risiko kecelakaan di laut, sekaligus memungkinkan peningkatan volume lalu lintas kapal secara bertahap dan terkendali.
Rincian teknis terkait pengaturan pelayaran, termasuk mekanisme operasional selama masa pembebasan biaya, akan diumumkan lebih lanjut oleh PGSA dalam waktu dekat.
SNSC juga menegaskan bahwa langkah lanjutan, termasuk operasi pembersihan ranjau di wilayah perairan tertentu, akan dilakukan sesuai ketentuan yang tercantum dalam paragraf kelima MoU Islamabad.
Kebijakan ini diharapkan dapat mendukung kelancaran aktivitas perdagangan dan transportasi maritim di salah satu jalur pelayaran energi terpenting dunia tersebut.(*)
Editor : Yudha Satria Aditama