RADARTUBAN — Gemerlap industri hiburan Korea Selatan melalui K-Pop dan K-Drama berhasil memikat jutaan pasang mata di seluruh dunia.
Citra masyarakat yang ramah, modern, dan romantis menjadi narasi utama yang terus dipromosikan ke tingkat global. Namun, di balik senyum para idola dan keindahan visual layar kaca, terdapat realitas sosial yang jauh berbeda.
Korea Selatan tengah bergulat dengan krisis xenofobia, superioritas rasial, serta diskriminasi struktural yang bahkan dilegalkan oleh hukum.
Fenomena ini bukanlah sekadar isu perilaku individu, melainkan masalah mendalam yang berakar pada sejarah, psikologi nasional, hingga penggolongan kelas berdasarkan kekuatan ekonomi suatu negara.
Dikutip dari kanal YouTube Kendati Demikian, tatanan masyarakat Korea Selatan memiliki doktrin kultural, hierarki paspor berbasis PDB, serta obsesi terhadap standar fisik yang pada akhirnya menciptakan pola diskriminasi terhadap warga asing, khususnya yang berasal dari negara-negara berkembang.
Baca Juga: Prabowo Ungkap Korea Selatan Minta Indonesia Buka Jalur Komunikasi dengan Korea Utara
Akar diskriminasi di Korea Selatan berawal dari konsep kuno bernama Danil Minjok, yaitu kepercayaan bahwa bangsa Korea berasal dari satu ras murni dengan garis keturunan tunggal yang tidak terputus.
Pada masa kolonialisme dan penjajahan Jepang (1910-1945), ideologi satu darah ini difungsikan sebagai mekanisme pertahanan diri untuk menjaga identitas bangsa dari ancaman pemusnahan.
Namun, dalam era modern, kebanggaan nasionalisme tersebut bergeser menjadi pandangan yang menutup diri dari keberagaman budaya.
Dimensi diskriminasi di Korea Selatan kian kompleks dengan berkembangnya paham lookism—yaitu tindakan prasangka dan diskriminasi terhadap seseorang berdasarkan penampilan fisiknya.
Fenomena ini berakar dari kepercayaan kuno Gwansang (ilmu membaca karakter dari wajah) yang kemudian berkembang menjadi industri bedah plastik modern pasca-krisis finansial Asia 1997.
Standar kecantikan yang mengagungkan kulit putih pucat, bentuk wajah tirus, dan hidung mancung pada akhirnya membentuk rantai makanan estetika tersendiri.
Fitur fisik alami masyarakat Asia Tenggara yang cenderung memiliki warna kulit lebih gelap sering kali mendapatkan bias negatif dan diasosiasikan secara tidak adil dengan kelas pekerja kasar atau ketertinggalan ekonomi.
Salah satu kenyataan paling mencolok adalah tidak adanya Undang-Undang Antidiskriminasi yang komprehensif di Korea Selatan.
Setiap kali rancangan undang-undang tersebut diajukan ke Majelis Nasional, pembahasan kerap tertahan oleh penolakan kelompok politik dan garis keras konservatif.
Ketiadaan payung hukum ini membuat tindakan diskriminatif seperti penolakan masuk bagi warga asing di fasilitas umum, restoran, maupun klub malam di distrik tertentu tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum secara mutlak.
Baca Juga: Pemerintah Portugal Mulai Penyelidikan Kasus Dugaan Rasisme Terhadap Vinicius Jr
Kondisi ini memberikan dampak nyata pada berbagai sektor, termasuk dunia pendidikan tinggi. Di tengah krisis penurunan angka kelahiran lokal, universitas di Korea Selatan gencar merekrut mahasiswa internasional.
Namun, survei resmi Statistik Korea menunjukkan bahwa tingkat diskriminasi yang dialami oleh pelajar asing tergolong tinggi, mencapai angka lebih dari 27 persen.
Bagi mahasiswa asal Asia Tenggara, diskriminasi sering muncul dalam bentuk pengucilan sosial (segregasi) di lingkungan kampus, kesukaran dalam pembentukan kelompok belajar, hingga perlakuan berbeda dari civitas akademika.
Popularitas budaya pop Korea Selatan telah terbukti sukses menjadi sarana diplomasi budaya di tingkat dunia. Namun, fenomena rasisme struktural, pandangan hierarkis berdasarkan PDB, dan tekanan estetika fisik menunjukkan bahwa masih ada tantangan besar yang harus diselesaikan dalam mewujudkan inklusivitas sosial. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni