RADARTUBAN - Bencana ekonomi hebat yang melanda Sri Lanka menjadi pelajaran berharga bagi banyak negara di dunia. Negara kepulauan di Asia Selatan tersebut mengalami krisis finansial parah hingga dinyatakan gagal bayar (default) atas utang luar negerinya.
Lebih dari sepertiga populasi atau sekitar 7 juta jiwa kini jatuh ke jurang kemiskinan akibat melonjaknya harga bahan pokok dan krisis obat-obatan.
Dilansir dari kanal YouTube CNA Insider, krisis yang menghantam Sri Lanka bukan terjadi dalam semalam. Masalah utama berakar dari akumulasi utang luar negeri yang tidak terkendali, terutama obligasi komersial internasional (International Sovereign Bonds) yang menanggung bunga tinggi hingga 7,5 persen.
Dana utang tersebut sayangnya banyak dialokasikan untuk proyek-proyek infrastruktur megah yang tidak menghasilkan pendapatan (non-revenue generating), seperti pembangunan pelabuhan dan bandara di kawasan Hambantota.
Baca Juga: Industri AI Terancam Krisis, Investasi Jumbo dan Utang Raksasa Mulai Jadi Sorotan
Situasi kian memburuk ketika pendapatan devisa Sri Lanka dari sektor pariwisata terpuruk akibat tragedi teror tahun 2019 dan pandemi COVID-19.
Pada 2021, sebanyak 70 persen dari total pendapatan negara habis hanya untuk membayar bunga utang. Kondisi ini membuat cadangan devisa tergerus hingga akhirnya pemerintah tidak mampu mengimpor komoditas vital seperti bahan bakar, makanan, dan obat-obatan.
Akibat kelangkaan barang dan penghentian subsidi, inflasi sempat melonjak tajam hingga menembus angka 70 persen. Di sektor kesehatan, harga obat-obatan melonjak tiga hingga empat kali lipat karena 80 persen pasokannya mengandalkan impor.
Banyak warga miskin yang terpaksa mengurangi porsi makan dan mengandalkan bantuan dari lembaga swadaya masyarakat untuk bertahan hidup.
Sebagai upaya penyelamatan, pemerintah Sri Lanka meminta bantuan ke International Monetary Fund (IMF) untuk ke-17 kalinya demi mendapatkan paket pinjaman restrukturisasi. Namun, syarat IMF yang mewajibkan kenaikan pajak hingga pemangkasan anggaran dinilai kian menekan daya beli masyarakat bawah.
Para ahli menilai, krisis Sri Lanka menjadi sinyal bahaya bagi puluhan negara berkembang lainnya yang terlilit utang tinggi.
Kegagalan tata kelola finansial, ketergantungan pada impor, serta investasi proyek yang tidak efektif terbukti mampu meruntuhkan perekonomian suatu negara dalam waktu singkat. (*)
Editor : Hardiyati Budi AnggraeniSumber : CNA Insider