RADARTUBAN - Ibu kota Haiti, Port-au-Prince, kini menyabet predikat kelam sebagai salah satu wilayah paling berbahaya di bumi akibat ambruknya tatanan pemerintahan dan maraknya aksi kekerasan bersenjata.
Sebagian besar sudut kota dilaporkan berada dalam cengkeraman penuh geng-geng lokal, sementara institusi kepolisian serta aparat penegak hukum kehilangan kendali operasional untuk melindungi warga sipil.
Gambaran memprihatinkan Port-au-Prince menyingkap krisis kemanusiaan berskala masif.
Dilansir dari penelusuran kanal YouTube Joe HaTTab, situasi di Port-au-Prince mencerminkan kondisi krisis kemanusiaan yang sangat kompleks.
Baca Juga: Krisis Hunian di Kota Berlin Jerman Paksa Pekerja Berpenghasilan Tetap Jadi Tunawisma
Sekitar 200 kelompok bersenjata yang mulanya saling bertikai secara mendadak menyatukan kekuatan di bawah payung koalisi bernama Viv Ansanm, yang memiliki arti "Hidup Bersama".
Aliansi raksasa ini dikomandoi oleh Jimmy Chérizier, seorang mantan perwira polisi senior yang populer dengan sebutan Barbecue.
Di bawah kendalinya, koalisi geng ini diperkirakan berhasil mencengkeram hingga 95 persen wilayah ibu kota, termasuk merebut penguasaan atas infrastruktur vital seperti pelabuhan utama, jalur distribusi bahan bakar, hingga jaringan pasokan listrik negara.
Dominasi mutlak kelompok bersenjata tersebut menyulut gelombang pengungsian internal berskala besar.
Lebih dari setengah juta penduduk Haiti terpaksa angkat kaki dari tempat tinggal mereka yang dirusak maupun dibakar oleh para anggota geng.
Ribuan keluarga terpisah kini terdampar dan bertahan hidup di lokasi pengungsian darurat yang sangat tidak layak.
Tanpa sarana sanitasi memadai dan fasilitas kesehatan dasar, tidak sedikit warga yang terpaksa menjadikan celah di bawah kendaraan sebagai tempat berlindung dari ancaman peluru nyasar.
Di tengah ketidakhadiran aparat keamanan di kawasan permukiman, inisiatif perlawanan sipil atau kelompok vigilante mendadak bermunculan di berbagai sudut kota.
Berbagai elemen masyarakat lokal, mulai dari kalangan petani hingga mekanik mengambil alih tanggung jawab keamanan secara swadaya demi membentengi kampung halaman mereka.
Warga mendirikan pos-pos pemeriksaan mandiri di akses masuk wilayah serta menggalakkan ronda malam selama 24 jam penuh.
Langkah nekat ini diambil sebagai upaya terakhir untuk menghalau penyusupan anggota geng bersenjata ke lingkungan tempat tinggal mereka.
Apabila ditarik ke belakang, keterpurukan sistemik di Haiti sebenarnya dibentuk oleh akumulasi sejarah yang amat panjang.
Negara kepulauan ini harus memikul beban utang kemerdekaan yang mencekik struktur ekonomi selama lebih dari satu abad, ditambah rentetan intervensi asing serta bencana alam dahsyat seperti gempa bumi 2010.
Kondisi kekosongan kekuasaan kian memuncak pasca-insiden pembunuhan Presiden Jovenel Moïse pada tahun 2021 lalu.
Peristiwa tersebut menjadi akselerator utama yang melapangkan jalan bagi geng bersenjata untuk mendominasi panggung sosial dan politik nasional.
Krisis multidimensi ini mempertegas betapa peliknya tantangan untuk memulihkan stabilitas keamanan nasional, menegakkan hak asasi manusia, serta mengembalikan harapan hidup bagi rakyat Haiti di tengah bayang-bayang ancaman kekerasan. (*)
Editor : Shafa Dina Hayuning Mentari