RADARTUBAN – Dari negara agraris miskin menjadi raksasa manufaktur dunia, China menunjukkan bagaimana sebuah negara dapat mengubah wajah ekonominya dalam hitungan beberapa dekade. Industri, teknologi, hingga produk-produk China kini hadir di berbagai belahan dunia.
Lantas, apa yang membuat China mampu melaju sejauh itu, Apakah karena penduduknya yang sangat banyak, tenaga kerja murah, atau karena pemerintahnya mampu mengatur masyarakat secara ketat?
Ketiga alasan tersebut belum cukup. India juga memiliki jumlah penduduk yang besar, sejumlah negara Afrika memiliki tenaga kerja lebih murah, dan banyak negara otoriter tetap berada dalam kemiskinan.
Keberhasilan China lebih berkaitan dengan kebijakan ekonomi yang konsisten, keberanian melakukan eksperimen, serta pembangunan kapasitas produksi dalam jangka panjang.
Perjalanan China menuju kemakmuran justru diawali dengan kegagalan. Pada masa Mao Zedong, kebijakan Great Leap Forward pada 1958 mendorong pembentukan komune pertanian dan produksi baja secara massal.
Tekanan politik membuat pejabat daerah memberikan laporan hasil panen yang berlebihan kepada pemerintah pusat. Akibatnya, negara mengambil bahan pangan berdasarkan data yang tidak sesuai kenyataan dan memicu kelaparan besar yang menewaskan jutaan orang.
Kondisi semakin buruk ketika Revolusi Kebudayaan berlangsung pada 1966–1976. Pendidikan tinggi terganggu dan banyak intelektual serta tenaga ahli disingkirkan. China kehilangan sumber daya manusia yang sebenarnya dibutuhkan untuk membangun perekonomian.
Perubahan besar terjadi setelah Deng Xiaoping mulai mendorong reformasi pada akhir 1970-an. Ia memperkenalkan pendekatan pragmatis yang tercermin dalam ungkapan,
“Tidak penting warna kucing, selama ia menangkap tikus.” Artinya, keberhasilan kebijakan lebih penting daripada apakah kebijakan tersebut sesuai dengan ideologi sebelumnya.
Reformasi dimulai dari sektor pertanian. Sistem komune dibongkar dan petani diberi keleluasaan mengelola lahan serta menjual kelebihan hasil panen.
Setelah itu, China membentuk Kawasan Ekonomi Khusus, termasuk Shenzhen, sebagai tempat untuk menguji kebijakan ekonomi dan menarik investasi asing. Kebijakan yang berhasil kemudian diterapkan di wilayah lain.
China juga tidak melakukan privatisasi secara mendadak. Usaha desa dan kecamatan atau Township and Village Enterprises (TVEs) berkembang dan menyerap tenaga kerja pedesaan ke sektor industri. Langkah tersebut menjadi jembatan penting dari ekonomi agraris menuju manufaktur.
Ketika China bergabung dengan WTO pada 2001, proses industrialisasi semakin cepat. Investasi asing, perdagangan global, teknologi, dan tenaga kerja dalam jumlah besar membuat China berkembang menjadi pusat manufaktur dunia.
Namun, dibalik keberhasilan itu juga memiliki sisi gelap. Pembangunan yang terlalu agresif menghasilkan utang pemerintah daerah, proyek infrastruktur yang kurang produktif, serta krisis sektor properti.
China kini berusaha menjaga pertumbuhan melalui industri baru seperti kendaraan listrik, panel surya, dan baterai.
Lalu, kenapa Indonesia tidak mengalami transformasi serupa?
Indonesia sebenarnya memiliki modal besar berupa jumlah penduduk, sumber daya alam, dan pasar domestik. Pemerintah juga mulai mendorong hilirisasi, terutama nikel, untuk meningkatkan nilai tambah.
Investasi dari China membantu membangun industri pengolahan, tetapi persoalan lingkungan, keselamatan kerja, konflik lahan, dan ketergantungan teknologi masih menjadi tantangan.
Perbedaannya, Indonesia masih menghadapi persoalan dalam membangun industri manufaktur yang kuat dan konsisten. Sumber daya alam belum sepenuhnya berhasil diubah menjadi kemampuan produksi dan teknologi nasional. Kebijakan juga kerap menghadapi tarik-menarik kepentingan jangka pendek.
Karena itu, rahasia China bukan semata-mata penduduk yang banyak. Intinya adalah kemampuan membangun kapasitas produksi secara konsisten selama puluhan tahun. Seperti dirangkum dalam pembahasan youtube Ruang Makro,
“China menjadi kaya karena selama sekitar 30 tahun negara itu melakukan satu hal secara konsisten: menahan konsumsi hari ini untuk membiayai kemampuan produksi esok.”
Indonesia tentu tidak harus meniru China sepenuhnya. Namun, belajar dari pengalaman China menunjukkan bahwa kekayaan tidak cukup dibangun dari sumber daya alam atau besarnya pasar.
Indonesia membutuhkan konsistensi industrialisasi, peningkatan produktivitas, penguasaan teknologi, serta kebijakan yang mampu melihat pembangunan dalam jangka panjang.(*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni