RADARTUBAN — Korea Selatan saat ini sedang menghadapi ancaman krisis demografi yang sangat parah. Kondisi ini berpotensi melumpuhkan masa depan negeri Ginseng tersebut.
Berdasarkan data populasi terbaru di tahun 2026, jumlah penduduk Korea Selatan tercatat berada di angka sekitar 51,6 juta jiwa.
Meskipun angka ini terlihat masih stabil di permukaan, mereka sebenarnya sedang terjebak dalam penurunan populasi yang memprihatinkan.
Setelah sempat menyentuh rekor terendah 0,72 pada tahun 2023, tingkat fertilitas memang naik tipis ke angka 0,99 di awal 2026.
Namun, angka tersebut masih jauh di bawah batas ideal penggantian populasi sebesar 2,1.
Baca Juga: Modus Gaji Fantastis, Ratusan WNI Terjebak Kerja Paksa di Korea Selatan
Masalah besar ini berakar dari restrukturisasi pasca-krisis IMF 1997 yang membentuk ekonomi ganda. Akibatnya, jurang pemisah antara pekerja tetap di perusahaan besar (Chaebol) dan pekerja tidak tetap dengan upah rendah terus melebar.
Perusahaan Chaebol seperti Samsung dan Hyundai bahkan menguasai 60 persen PDB, tetapi hanya menyerap 7 persen tenaga kerja.
Dominasi ini menciptakan iklim persaingan kerja yang luar biasa brutal dan membuat generasi muda merasa suram.
Tekanan hidup di sana diperparah oleh sistem sosial dan budaya yang menuntut kesempurnaan berlebihan. Anak-anak dipaksa menempuh pendidikan yang sangat padat hingga 16 jam sehari.
Di sisi lain, kaum perempuan menghadapi beban sosial berat karena peran sebagai ibu sering dianggap sebagai "vonis mati" bagi karier mereka.
Kondisi ini memicu isolasi diri, rasa kesepian, hingga munculnya gerakan 4B yang menolak pernikahan dan kelahiran.
Untuk bertahan hidup, Gen Z mengadopsi budaya gatsing atau dorongan untuk terus produktif sebagai mekanisme pertahanan diri. Ironisnya, budaya kerja berlebihan ini justru memperburuk tingkat stres.
Hal tersebut juga memicu lonjakan fenomena godok-sa, yaitu kematian dalam kesendirian tanpa ada orang lain yang mengetahui.
Pemerintah Korea Selatan sebenarnya telah mengucurkan dana miliaran dolar untuk membiayai program subsidi kelahiran. Akan tetapi, bantuan finansial tersebut dinilai belum efektif karena hanya menangani gejala di permukaan.
Pemerintah belum menyentuh akar masalah utama, yakni perbaikan struktur korporasi yang menindas.
"Selama hampir 3 dekade, sistem Korea Selatan dibangun untuk memeras nilai, bukan untuk menopang masyarakat dan kehidupan," dikutip dari kanal YouTube Acara Infografis.
Tanpa adanya reformasi menyeluruh pada sistem ekonomi dan sosial budaya, upaya meredam krisis demografi ini dipastikan akan terus menemui jalan buntu.(*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni