RADARTUBAN - Sebagian besar negara di dunia mengalokasikan anggaran besar untuk pertahanan dan keamanan. Namun, tidak semua negara memilih memiliki pasukan militer sendiri.
Berdasarkan pembahasan kanal YouTube Kok Bisa dalam video berjudul Apa Jadinya Jika Negara Tak Punya Militer?, keberadaan militer memang membutuhkan biaya besar, tetapi penghapusan angkatan bersenjata juga menghadirkan persoalan lain, terutama terkait keamanan dan pertahanan negara.
Data terbaru Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) menunjukkan belanja militer dunia mencapai US$2,887 triliun pada 2025.
Amerika Serikat menjadi negara dengan pengeluaran militer terbesar, yakni sekitar US$954 miliar atau sepertiga dari total belanja militer dunia.
Besarnya anggaran tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai apa yang dapat dilakukan jika sebagian dana pertahanan dialihkan untuk kebutuhan publik lain.
Dalam video Kok Bisa, pembahasan tersebut digambarkan secara teoritis. Anggaran yang biasanya digunakan untuk pertahanan dapat dialihkan untuk pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, subsidi, maupun kebutuhan sosial lainnya.
Baca Juga: Calon Manajer Kopdes Tak Lagi Latihan Militer, Qodari: Pemerintah Tidak Menutup Mata
Namun, keputusan untuk tidak memiliki militer bukan perkara sederhana. Negara tetap harus memikirkan bagaimana melindungi wilayah, menghadapi ancaman dari luar, serta menjaga kedaulatannya.
Tidak Memiliki Militer, Bukan Berarti Tanpa Sistem Keamanan
Sejumlah negara diketahui tidak memiliki angkatan bersenjata seperti negara pada umumnya.
Cara mereka menjaga keamanan pun berbeda-beda, bergantung pada kondisi geografis, hubungan internasional, dan sistem keamanan masing-masing.
Islandia menjadi salah satu contoh yang paling dikenal. Negara tersebut tidak memiliki angkatan bersenjata, tetapi merupakan anggota NATO sejak 1949.
NATO menyebut Islandia sebagai satu-satunya anggota aliansi yang tidak memiliki pasukan militer sendiri.
Meski demikian, Islandia memiliki penjaga pantai, kepolisian nasional, sistem pertahanan udara, serta berkontribusi dalam sistem pertahanan dan pengawasan NATO. Negara itu juga memiliki perjanjian pertahanan bilateral dengan Amerika Serikat.
Dengan demikian, tidak memiliki tentara bukan berarti Islandia sepenuhnya tanpa sistem pertahanan. Keamanan negara tersebut turut ditopang kerja sama dengan negara-negara anggota NATO.
Palau Mengandalkan Perjanjian dengan Amerika Serikat
Palau di kawasan Pasifik juga memiliki sistem yang berbeda.
Di bawah Compact of Free Association (COFA), Amerika Serikat memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas persoalan pertahanan dan keamanan yang berkaitan dengan Palau.
Baca Juga: Pigai Merespon Pembentukan Mental Calon Manajer Kopdes Tak Perlu Gaya Militer
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyebut Palau tetap merupakan negara berdaulat dan menjalankan hubungan luar negerinya sendiri.
Namun, berdasarkan perjanjian tersebut, Amerika Serikat bertanggung jawab atas pertahanan dan keamanan Palau.
Artinya, ketiadaan angkatan bersenjata sendiri di Palau tidak membuat negara tersebut harus menghadapi seluruh persoalan pertahanannya seorang diri.
Kosta Rika Pilih Jalur Tanpa Militer
Kosta Rika menjadi contoh lain dari negara yang menghapuskan angkatan bersenjata permanennya.
Penghapusan militer di negara Amerika Tengah tersebut berkaitan dengan perubahan politik setelah perang saudara 1948.
Sejak itu, Kosta Rika mengembangkan sistem keamanan yang bertumpu pada kepolisian dan lembaga keamanan dalam negeri, bukan angkatan bersenjata konvensional.
Model tersebut menunjukkan bahwa keputusan sebuah negara untuk tidak memiliki militer sangat dipengaruhi sejarah dan kondisi politik masing-masing.
Karena itu, pengalaman Kosta Rika tidak serta-merta dapat diterapkan pada negara lain. Setiap negara memiliki kondisi geografis, ancaman keamanan, hubungan internasional, dan kebutuhan pertahanan yang berbeda.
Jika Semua Negara Mengurangi Militer
Video Kok Bisa juga membahas kemungkinan lain yang lebih luas, yakni bagaimana dunia akan berubah jika negara-negara mengurangi persenjataan mereka.
Salah satu persoalan yang muncul adalah dilema keamanan. Ketika satu negara meningkatkan kemampuan militernya karena merasa terancam, negara lain dapat melihat langkah tersebut sebagai ancaman dan merespons dengan memperkuat militernya sendiri.
“Kalau ada negara yang numpuk senjata, negara lain ikut was-was dan ikut-ikutan nambah juga. Siklusnya terus muter sampai anggaran militer makin gendut.” Ujarnya.
Baca Juga: AS Serang Fasilitas Militer Iran Usai Kapal Dagang Diserang di Selat Hormuz
Fenomena tersebut dapat dilihat dalam data SIPRI. Belanja militer global pada 2025 meningkat untuk tahun ke-11 berturut-turut dan mencapai rekor baru sebesar US$2,887 triliun.
SIPRI mencatat kenaikan tersebut berlangsung di tengah perang, ketidakpastian, dan meningkatnya ketegangan geopolitik di berbagai wilayah.
Pada akhirnya, keberadaan atau ketiadaan militer merupakan pilihan kebijakan yang sangat bergantung pada kondisi masing-masing negara.
Islandia mengandalkan keanggotaan NATO dan kerja sama pertahanan, Palau memiliki pengaturan pertahanan dengan Amerika Serikat, sementara Kosta Rika mengembangkan sistem keamanan tanpa angkatan bersenjata permanen.
Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa keamanan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh jumlah tentara dan besarnya persenjataan.
Hubungan internasional, diplomasi, kondisi geografis, kepolisian, serta kerja sama keamanan juga menjadi bagian dari sistem pertahanan sebuah negara. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni