RADARTUBAN - Korea Utara mencatat pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir meski berada di bawah tekanan sanksi internasional yang telah berlangsung sejak 2006.
Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut bahkan dilaporkan berada di atas 3 persen selama tiga tahun berturut-turut.
Berdasarkan data yang dikutip dalam tayangan kanal YouTube Sepulang Sekolah, pertumbuhan PDB Korea Utara mencapai 3,1 persen pada 2023, kemudian meningkat menjadi 3,7 persen pada 2024, sebelum berada di angka 3,5 persen pada 2025.
Baca Juga: Menjelajah Korea Utara Lewat Rusia, Sensasi Bikin Merinding Pertama Kali Masuk Pyongyang
Pertumbuhan tersebut menjadi perhatian karena Korea Utara selama ini dikenal sebagai negara yang relatif tertutup dan menghadapi berbagai tekanan ekonomi akibat sanksi internasional.
Perkembangan ekonomi juga terlihat dari pembangunan infrastruktur di ibu kota Pyongyang. Salah satu kawasan yang mengalami pembangunan pesat adalah Songhua Avenue.
Di kawasan tersebut berdiri gedung pencakar langit setinggi 80 lantai serta puluhan ribu unit apartemen baru yang dibangun dalam waktu relatif singkat.
Perkembangan tersebut bahkan membuat Pyongyang mendapat julukan "Pyonghattan".
Rusia Jadi Salah Satu Faktor Penggerak Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi Korea Utara tersebut disebut bukan berasal dari penerapan reformasi pasar bebas seperti yang dilakukan Tiongkok.
Salah satu faktor yang banyak disorot adalah meningkatnya hubungan ekonomi dan militer dengan Rusia di tengah perang Rusia-Ukraina.
Korea Utara disebut memasok berbagai kebutuhan militer kepada Rusia, mulai dari amunisi dan artileri hingga mengirimkan personel militer untuk mendukung Rusia.
"Kerja sama militer dengan Rusia diperkirakan menyumbang lebih dari separuh PDB Korea Utara, yang nilainya mencapai miliaran dolar AS," ungkap narator dalam tayangan kanal YouTube Sepulang Sekolah.
Selain hubungan dengan Rusia, Korea Utara disebut tetap memanfaatkan perdagangan batu bara dan mineral dengan Tiongkok.
Perdagangan tersebut dilakukan melalui berbagai jalur yang berupaya menghindari sanksi, termasuk pasar gelap dan skema ship to ship transfer di perairan internasional.
Batu bara Korea Utara ditawarkan dengan harga relatif murah dibandingkan harga pasar global.
Kondisi tersebut disebut menjadi salah satu faktor yang membuat komoditas tersebut tetap memiliki pembeli meski Korea Utara berada di bawah sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pertumbuhan Ekonomi Belum Berarti Kesejahteraan Merata
Meski indikator pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif, kondisi tersebut tidak serta-merta menggambarkan kesejahteraan masyarakat Korea Utara secara keseluruhan.
Sejumlah pengamat menilai pertumbuhan tersebut rentan karena salah satu sumber pemasukan yang disebut berperan besar berasal dari sektor militer dan hubungan geopolitik.
Di sisi lain, tekanan ekonomi masih dirasakan masyarakat.
Harga sejumlah kebutuhan pokok, termasuk beras, disebut mengalami kenaikan. Nilai tukar won Korea Utara juga mengalami tekanan.
Kondisi di luar Pyongyang turut menunjukkan persoalan yang berbeda.
Gangguan listrik masih terjadi di sejumlah wilayah, sementara masyarakat pedesaan menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan persoalan gizi.
Dengan demikian, pembangunan yang terlihat di pusat ibu kota belum serta-merta menggambarkan kondisi ekonomi seluruh masyarakat Korea Utara.
Pertumbuhan ekonomi yang tercatat dalam beberapa tahun terakhir berjalan berdampingan dengan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di dalam negeri. (*)
Editor : Shafa Dina Hayuning Mentari