RADARTUBAN – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi jalan politik yang belum pasti setelah blok pendukungnya gagal memperoleh mayoritas kursi parlemen dalam pemilu 27 Oktober 2026.
Di tengah upaya membentuk pemerintahan baru, partai Likud yang dipimpinnya justru mempersoalkan hasil pemungutan suara dengan menuding partai-partai Arab melakukan kecurangan.
Tuduhan tersebut disampaikan tanpa disertai bukti yang dipublikasikan. Netanyahu dan pendukungnya menyoroti sejumlah kasus dugaan suap pemilih serta kemungkinan campur tangan pihak asing.
Namun, otoritas pemilu Israel menegaskan bahwa penyelidikan atas dugaan tersebut tidak akan membatalkan hasil pemilu.
Baca Juga: Konser Andrea Bocelli Tetap Berlangsung, MUI Pertanyakan Keterlibatan dalam Acara Pro-Israel
Ketua Komite Pemilihan Umum Israel sekaligus Hakim Mahkamah Agung Noam Sohlberg menyampaikan penegasan itu dalam pernyataan bersama sejumlah pejabat, termasuk Jaksa Agung dan pimpinan badan intelijen Shin Bet.
Sohlberg menyatakan, sekalipun dugaan campur tangan asing terbukti, hal tersebut tidak serta-merta merusak integritas keseluruhan proses pemilu. Komite Pemilihan Umum juga menegaskan bahwa penyelidikan tidak menyasar kelompok masyarakat tertentu.
Pada perkembangan berikutnya, Komisi Pemilihan Umum Israel menyatakan tidak menemukan bukti kecurangan dalam pemungutan suara. Pernyataan tersebut semakin melemahkan tuduhan bahwa partai-partai Arab telah mencurangi hasil pemilu.
Tuduhan Suap Pemilih Jadi Sorotan
Likud mengaitkan tuduhan kecurangan dengan sejumlah penangkapan aktivis politik menjelang dan setelah pemungutan suara.
Salah satu kasus terjadi sebelum tempat pemungutan suara dibuka pada 27 Oktober. Tiga aktivis ditangkap karena diduga membawa amplop berisi uang tunai untuk menyuap pemilih.
Dua hari kemudian, polisi kembali mengamankan empat orang yang disebut memiliki hubungan dengan partai Ra’am. Partai tersebut membantah keterlibatan dalam dugaan praktik suap itu.
Perkembangan kasus tersebut juga mendapat perhatian setelah hakim menolak sebagian permintaan polisi untuk memberlakukan pembatasan tambahan terhadap para tersangka.
Polisi kemudian menyatakan satu orang dibebaskan dengan sejumlah persyaratan, tersangka lainnya menjalani tahanan rumah selama delapan hari, sedangkan penahanan tersangka ketiga diperpanjang dua hari.
Mansour Abbas, pemimpin Ra’am yang memperoleh delapan kursi di Knesset, mengecam penangkapan tersebut. Dia menilai tindakan itu tidak demokratis dan berpotensi memengaruhi hasil pemilu.
Peta Kekuatan di Parlemen
Persoalan hasil pemilu tidak lepas dari komposisi kursi di Knesset yang beranggotakan 120 orang. Blok pendukung Netanyahu hanya mengantongi 53 kursi, sedangkan kelompok oposisi yang dipimpin Gadi Eisenkot memperoleh 48 kursi.
Baca Juga: Mengalami Fase Kehilangan Semangat Hidup? dr. Jiemy Ajak Evaluasi Diri dan Berani Bertumbuh
Sementara itu, partai-partai yang dipimpin warga Arab meraih total 19 kursi. Perolehan tersebut terdiri atas 11 kursi untuk Joint List dan delapan kursi bagi Ra’am.
Untuk membentuk pemerintahan, sebuah koalisi membutuhkan dukungan minimal 61 anggota parlemen. Dengan demikian, dukungan partai-partai Arab berpotensi menjadi penentu apabila kelompok oposisi ingin membentuk pemerintahan baru.
Namun, kesepakatan koalisi belum tentu mudah terwujud karena sejumlah partai oposisi sebelumnya menolak bekerja sama dengan kelompok tersebut.
Netanyahu menyiratkan bahwa Eisenkot akan mengkhianati kepentingan negara apabila menjalin kerja sama dengan partai-partai Arab. Pernyataan itu memicu perbedaan sikap di tengah masyarakat Israel.
Pada Minggu malam, puluhan orang menggelar demonstrasi di depan kediaman Eisenkot. Salah seorang peserta aksi, Shoshana Idasis, mengatakan pihaknya ingin mempertahankan Israel sebagai negara Yahudi.
Di sisi lain, demonstrasi dengan jumlah peserta lebih besar juga berlangsung dalam beberapa hari terakhir. Aksi tersebut justru menyerukan pembentukan pemerintahan yang melibatkan kelompok Yahudi dan Arab.
Tuding Qatar Ikut Campur
Selain mempersoalkan dugaan suap pemilih, Likud juga mengangkat kemungkinan adanya campur tangan asing dalam pemilu. Salah satu negara yang disebut dalam tuduhan tersebut adalah Qatar.
Ketua oposisi Gadi Eisenkot menuding Netanyahu sedang membangun narasi untuk meragukan hasil pemilu. Dia menyebut tuduhan mengenai keterlibatan Qatar sebagai bagian dari upaya mendelegitimasi hasil pemungutan suara.
Baca Juga: Donald Trump Kritik Serangan Israel di Lebanon Saat KTT G7, Soroti Banyaknya Korban Sipil
Eisenkot mengaku telah menerima penjelasan dari Shin Bet mengenai penyelidikan dugaan campur tangan asing. Namun, Qatar membantah tuduhan bahwa negaranya mendanai kegiatan untuk memengaruhi hasil pemilu Israel.
Isu tersebut turut memperkeruh hubungan politik di dalam negeri. Lawan-lawan Netanyahu menilai tuduhan terhadap partai-partai Arab berisiko memperkuat diskriminasi terhadap warga Arab Israel, yang jumlahnya sekitar 20 persen dari populasi negara tersebut.
Yousef Jabareen, pemimpin Joint List yang memperoleh 11 kursi di Knesset, juga menyoroti konten kampanye Likud pada hari pemungutan suara.
Menurut dia, lebih dari separuh konten yang dipublikasikan partai tersebut dan Netanyahu saat itu menyasar pemilih Arab. Dia menilai langkah tersebut bertujuan mendorong pemilih sayap kanan untuk datang ke tempat pemungutan suara.
“Dalam situasi krisis, dia kembali menggunakan taktik yang sudah dikenalnya: hasutan rasis dan delegitimasi terhadap masyarakat Arab,” kata Jabareen. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni