YUSAB ALFA ZIQIN
Wartawan Jawa Pos Radar Tuban
Acara berlangsung di Pringgitan—Kantor Bupati, kompleks Pendapa Kridha Manunggal itu menegaskan bahwa pemerintahan Bupati Lindra bersifat terbuka, termasuk kepada media.
Tidak bermaksud memberikan impresi atas penja baran pendek ini. Namun, selaku insan pers yang bekerja di Jawa Pos Radar Tuban, saya telah membuktikan keterbukaan, penerimaan, dan penampungan Bupati Lindra.
Terbaru dan nyata, pemberitaan mengenai Dukuh Pencol, Desa Campurejo, Kecamatan Rengel, Senin, 6 Februari lalu. Pemberitaan mengenai Dukuh luput dari perhatian Pemkab Tuban dan tak pernah dikunjungi Bupati Tuban periode berapa pun itu langsung direspon Bupati Lindra.
[irp posts="9880" ]
Bupati muda kelahiran 1992 ini mengunjungi Dukuh Pencol pada Selasa, 7 Februari atau selang sehari berita dimuat.
[irp posts="9797" ]
Di dukuh terluar berikut terpencil dari Kabupaten Tuban itu, Bupati Lindra berakraban dengan para warga yang sekian dasawarsa menantikan kehadiran pemimpinya.
Dampak-dampak positif atas kehadirannya pun muncul. Kualitas hidup warga dukuh yang dipisahkan dari Kabupaten Tuban oleh Bengawan Solo itu akan lebih diatensi. Infrastrukturnya juga bakal diperbaiki dan dicukupi.
Saya mempersepsikan pertemuan Bupati Lindra dengan Dukuh Pencol ini pertemuannya dengan pers. Tanpa pers, kecil kemungkinan bupati juga mantan anggota DPRD Jawa Timur itu menyambangi dukuh lebih dekat dengan Kabupaten Bojonegoro tersebut.
Tentu, persepsi ini boleh disangkal. Persepsi memang cuma persepsi. Sifatnya tak pasti. Hanya kemungkinan didasari sekian persen keyakinan atau kepercayaan diri semata.
Terlepas dari persepsi di atas, warga Dukuh Pencol saya temui beberapa hari pasca kedatangan Mas Lindra di sana mengucapkan terima kasih kepada Jawa Pos Radar Tuban.
Menurut warga sekaligus Ketua RT 4 RW 5 Dukuh Pencol bernama Utomo itu menuturkan, tanpa pers, dukuh dikepung Desa Pilang, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro itu tipis kemungkinannya dikunjungi orang nomor satu di Tuban.
Kalau dikatakan saya atau media saya berbangga hati, tentu benar. Namun, porsinya tak mengalahkan kebanggaan kami terhadap Bupati Lindra.
Tak banyak bupati miliki kesadaran terbuka terhadap pers. Lebih banyak, bupati menutup diri. Menolak dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan kritik dan saran. Memberangus
pandangan hingga wacana diselubungkan pers melalui karya-karya jurnalistik.
Ke depan, apa yang dilakukan Mas Lindra agaknya wajib diikuti seluruh jajarannya. Para aparatur sipil negara di tubuh Pemkab Tuban perlu lebih membuka diri dan responsif terhadap pers. Selain itu, informasi-informasi diperlukan pers guna menyumbangkan kritik dan saran, menyusun pandangan dan wacana, diberikan.
Secara personal saya mendeklarasikan, pers tak pernah punya itikad buruk tehadap pemerintah. Pers hanya menjalankan fungsinya sebagai pilar keempat demokrasi sebagaimana dikonsensuskan negara.
Tiap-tiap karya jurnalistik dikeluarkan pers menyangkut pemerintah tak lain untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Agar pemerintahan berlaku sebagaimana idealnya. Menjadi pelayan publik yang baik. Tidak melanggar norma maupun regulasi yang mengaturnya.
Pernah saya berpikir, mengapa pers disepakati sebagai pilar keempat demokrasi. Pikiran atau pertanyaan ini muncul semasa saya kelas satu SMA.
Pada kelas dua tingkat yang sama, barulah pikiran atau pertanyaan itu terjawab. Pers memang ideal ditajuki demikian. Itu karena, lembaga legislatif kerap tak serius mengawasi kinerja pemerintahan. Fungsinya lebih direnggut pers.
Sebagai suatu ironitas, cukup banyak oknum di lembaga legislatif kedapatan berkongkalikong dengan pemerintahan diawasinya. Sehingga maklum bila pengawasan tak serius.
Pelayanan pemerintah kepada publik tak ideal. Norma dan regulasi membatasi tanpa sadar maupun sadar, dilanggar. Tak menampik, insan pers ada pula bertabiat sama dengan oknum-oknum lembaga legislatif macam itu.
Namun, dosa sosial ditanggung insan pers tak lebih banyak ketimbang oknum-oknum lembaga legislatif dimaksud. Sebab, insan pers tak digaji negara melalui pajak rakyat sebagaimana mereka.
Kendati demikian, tetap saja tabiat insan pers yang tidak mampu menjaga kesakralan profesi adalah hal tidak dibenarkan. Sebab itu, insan pers bertabiat demikian perlu berbenah. Dan, pemerintah punya andil besar terhadap pembenahan ini.
Bagaimana teknisnya? Paling sederhana, jangan beri ruang bagi insan pers berkong kalikong. Pers berikut insannya tak perlu diasuh pemerintah. Cukup sebagai mitra. Norma dan regulasi jadi batasnya.
Betapapun menggelikan, saya perlu mengakui junioritas saya dalam pers. Namun, junioritas itu tak menjadi tempurung saya dalam berpikir-berpendapat tentang pers dan insannya. Serta, hubungannya dengan Dukuh Pencol dan Bupati Lindra. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Tuban, silakan bergabung di Grup Telegram “Radar Tuban”. Caranya klik link join telegramradartuban. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi Telegram di ponsel. Editor : Amin Fauzie