PILKADA serentak 2024 akan digelar 27 November mendatang. Kontestasi politik tingkat daerah ini akan terselenggara di 37 provinsi, 508 kabupaten/kota.
Dan Tuban menjadi salah satu daerah yang akan menyelenggarakan agenda demokrasi lima tahunan tersebut.
Namun, melihat proses politik yang berjalan saat ini, tampaknya tidak akan ada pertandingan politik dalam Pilkada Tuban.
Sejauh ini belum ada tokoh—selain petahana—yang berani tampil di hadapan publik menyatakan kesanggupannya maju.
Dalam Pemilu lalu, Golkar sebagai partai utama yang mengusung calon petahana mendapatkan kemenangan mutlak.
Secara elektoral, dominasi perolehan kursi itu cukup memberikan kepercayaan diri bagi Golkar dan Mas Bupati—panggilan karib Bupati Aditya Halindra Faridzky—untuk kembali mencalonkan diri.
Pada akhirnya, partai-partai lain yang mendapatkan kursi tak seberapa itu, berbondong-bondong mengusung Mas Bupati.
Mungkin, karena mereka tak punya pilihan, atau mereka bisa mengukur baju sendiri, modal elektoral dan tokoh partainya tak seimbang dengan kekuatan petahana.
PKB yang notabene memiliki modal elektoral untuk maju dan mengusung sendiri, sampai sejauh ini pun bak harimau kehilangan taring. Mereka tidak memiliki keberanian memunculkan tokoh dan kader sendiri.
Parahnya lagi, justru parpol yang menjadi lawan tanding hampir sepadan dengan Golkar itu malah menawarkan diri menjadi bakal calon wakil bupati mendampingi petahana.
Politik Adem Ayem atau Politik Buntu?
Politik adem ayem yang terjadi dalam Pilkada Tuban ini berpotensi mengarah pada calon tunggal. Petahana akhirnya hanya akan melawan kotak kosong.
Dengan kata lain, Mas Bupati akan maju dalam pilkada tanpa tanding.
Eksistensi pasangan calon tunggal ini menandakan adanya kebuntuan politik dalam pelaksanaan pilkada.
Kandidat terkuat, dalam hal ini petahana akan menggunakan segala cara. Termasuk memborong parpol untuk menghadang kehadiran tokoh baru yang berpotensi memberikan perlawanan keras.
Dengan begitu, kemenangan sudah dapat dipastikan bahkan sejak sebelum kompetisi.
Dalam alam politik liberal yang sudah berjalan beberapa tahun belakangan ini, kepala daerah petahana yang maju kembali dalam kontestasi politik akan selalu diuntungkan.
Sebab, mereka memiliki infrastruktur dan suprastruktur yang kuat dan mapan untuk menopang pertandingan selanjutnya.
Politik status quo semacam itu sudah jamak dan terus dilanggengkan dalam politik kita.
Hal itu juga yang selanjutnya menjadi momok bagi partai politik dan para tokoh yang akan menantang petahana. Akibatnya, parpol akan cenderung pragmatis dan lebih memilih mendukung incumbent—mungkin karena takut tidak dapat jatah kue kekuasaan.
Simalakama Kotak Kosong
Meski calon tunggal selalu ada dalam pilkada. Nyatanya, politik pasangan calon tunggal ini pernah bertuah kepada tuannya sendiri.
Hal ini terjadi pada Pilkada Kota Makassar 2018 lalu. Politik Indonesia dibikin heboh dengan munculnya fenomena tersebut.
Kotak kosong berhasil menggulung kekuatan koalisi parpol gemuk dalam pertandingan politik daerah itu.
Dalam rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kota Makassar, pasangan calon tunggal Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi hanya mendapatkan 264.071 suara.
Sedangkan kotak kosong mendapatkan 300.964 suara.
Dengan kata lain, sekadar mengingatkan para pelaku politik di Tuban, strategi pasangan calon tunggal dalam pilkada tidak serta-merta memberikan jaminan kemenangan sejak awal.
Jika aspirasi suara masyarakat dianggap enteng, mereka akan memberikan penghakiman dan perlawanan melalui caranya sendiri kepada para elit parpol.
Biar bagaimanapun, demokrasi adalah suara dari rakyat. Jangan pernah mengabaikan dan tidak peka terhadap suara rakyat di bawah.
Oleh sebab itu, meski Pilkada Tuban nanti berpotensi tanpa tanding, jangan pernah abai pada suara-suara rintih rakyat kecil.
Sebab, jika rintihan suara itu mampu mengorganisir diri, gemanya akan memecah gendang telinga elit politik yang telah lama acuh. (*)
Editor : Ahmad Atho’illah