Nirinovasi Republik 'Regulasi'

Ahmad Atho’illah • Dipublikasikan Sabtu, 27 Juli 2024 | 16:00 WIB

Ilustrasi opini
Ilustrasi opini

Terulangnya kembali kasus pasien tidak mampu yang kesulitan mendapat jaminan kesehatan di RSUD Koesma Tuban karena dalih regulasi, mengindikasikan bahwa predikat Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Tuban masih jauh panggang dari api. Alih-alih UHC, memiliki kesadaran dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada pasien tidak mampu saja, tampaknya belum.

LAGI dan lagi. Re­gulasi menjadi dalih instansi/lembaga peme­rintah tidak bisa mem­berikan jaminan sosial kepada masyarakat miskin.

Setelah Mei lalu—cerita seorang pasien kesulitan men­dapat jaminan sosial kesehatan di RSUD lan­­taran surat keterangan tidak mampu (SKTM) dianggap sudah tidak berlaku oleh pihak rumah sakit.

Beberapa pekan lalu, regulasi kembali menjadi dalih terulang­nya kasus yang tidak jauh beda.

Hanya lantaran tidak masuk data terpadu ke­sejahteraan sosial (DTKS), seorang ibu dari keluarga miskin harus menanggung utang biaya persalinan di RSUD sebesar Rp 5,5 juta—hingga akhirnya ditang­gung pemerintah provinsi setelah ramai diberitakan.

Awalnya, biaya persali­nan yang harus ditang­gung pasien sebesar kurang lebih Rp 7,5 juta. Pihak rumah sakit ber­sedia membantu pa­sien—diambilkan dari dana corporate social responsibility (CSR) RSUD, tapi hanya Rp 2 juta. Alasannya, regulasi mengatur penggunaan dana CSR per pasien maksimal Rp 2 juta.

Sehingga masih ada beban Rp 5,5 juta yang harus ditanggung pasien. Pihak rumah sakit me­ngarahkan ke dinas sosial untuk mendapat bantuan sosial.

Namun, lantaran tidak masuk dalam DTKS, sehingga dinas sosial tidak bisa membantu. Singkat kronologi, beban biaya kesehatan pasien akhirnya ditanggung oleh pemerin­tah provinsi.

Seorang pe­jabat berkata: “Bayi yang sudah lahir dan ibunya sudah tidak ada masalah. Sudah kita berikan jaminan kesehatan dari dana jamkesmiskin (jaminan kesehatan masyarakat miskin) pemerintah provinsi, kenapa masih dimasalah­kan?” Sungguh jawaban yang menjadi­kan Pemkab Tuban tidak memiliki bargaining dalam memberikan ja­minan kesehatan kepada masya­rakat dari APBD sendiri.

Logikanya, kegagalan dalam mencarikan solusi dari masalah yang diha­dapi rakyat hingga melibatkan pemerintah provinsi, adalah bentuk kegagalan pejabat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

Saya tidak bisa membayang­kan, hanya karena dalih regulasi, pejabat menjadi nirinovasi.

Apa susahnya mencarikan solusi—membantu orang miskin dari total APBD Tuban yang mencapai Rp 3 triliun lebih. Saya tidak bisa membayangkan. Sebegitu kolotkah pejabat kita dalam menafsirkan regulasi hingga men­jadi­kan mereka nirempati.

Tidak hanya persoalan biaya persalinan. Karena miskin dan tidak men­dapat jaminan sosial—dengan alasan tidak masuk dalam DTKS,

si ibu juga terpaksa merelakan anaknya diadopsi orang lain. Dengan harapan, si buah hati mendapat penghi­dupan lebih layak ketika diasuh orang lain.

Seorang pejabat di lingkup Pemkab Tuban itu kembali berujar: “Ibunya memang ingin anaknya diadopsi, karena memang merasa tidak mampu (merawat si bayi). Jadi, ibunya memang menghendaki bayinya diadopsi. Klir.”

Sekali lagi, saya tidak bisa menalar jawaban ini. Masalah dianggap klir, karena memang si ibu menghendaki anaknya diadopsi orang lain.

Pertanyaannya sekarang: Kenapa si ibu tidak mampu? Jawabannya, pasti si ibu miskin.

Kenapa si ibu yang begitu miskin sampai tidak mampu merawat bayinya sendiri? Karena keluarga ini tidak masuk dalam DTKS, sehingga tidak bisa mendapat bantuan sosial, tidak terkaver program keluarga harapan (PKH), dan program-program sosial yang lain.

Artinya, kerelaan se­­orang ibu agar anaknya diadopsi orang lain karena merasa tidak mampu merawat ini menandaskan kegagalan Pemkab Tuban dalam memberikan jaminan sosial kepada rakyatnya.

Dan ini semua karena seorang pejabat yang nirinovasi dan nirempati. Sehingga menyebabkan Pemkab Tuban tidak memiliki bargaining untuk melindungi rakyat­nya sendiri.

Dan ini ha­nya contoh sekelumit kasus yang tampak di permukaan.

Pengertian Regulasi:

Sederhananya, regulasi adalah seperangkat aturan yang dibikin untuk mengendalikan tatanan, atau dalam konteks pemerintahan adalah aturan untuk menjalan­kan undang-undang.

Dalam kehidupan ber­masyarakat, manusia membutuhkan regulasi untuk menjaga ketera­turan, kenyamanan, dan keamanan individu maupun kolektif.

Lebih spesifik, regulasi merupakan sekumpulan instrumen yang disusun untuk mengontrol tindakan atau perilaku orang terhadap suatu hal.

Regulasi tidak berang-kat dari ruang kosong. Re­­gu­lasi disusun melalui proses yang cukup pan­jang. Diawali dari perumusan masalah, analisis, hingga pen­carian solusi. Jelas bahwa titik tolaknya adalah solusi.

Sehingga, jika ada pejabat peme­rintah yang begitu kaku dan kolot—hanya karena tidak ter­tulis dalam regulasi—sehingga tidak bisa memberikan solusi, mereka adalah orang-orang yang gagal me­mahami regulasi. Untuk itu harus dievaluasi.

Lebih lanjut, ketidak­pahaman pejabat dalam memahami regulasi ini sejalan dengan ketidak­mampuan mereka dalam mengejawentahkan pola kepemimpinan Bupati Aditya Halindra Faridzky: Kolaborasi, Inovasi, Karya.

Lempar tanggung jawab hingga ketidakmampuan para pejabat dalam men­cari solusi—yang tidak tertulis dalam regulasi—menggam­barkan bahwa mereka tidak mampu men­jalan­kan pola kolaborasi.

Dan jika kolaborasi saja tidak mampu, maka sulit untuk mengharapkan inovasi. Apalagi karya, jauh sekali.

Jika boleh didedah, pola kolaborasi, inovasi, dan karya adalah konsep ideal dalam menjalankan pemerintah.

Kolaborasi adalah sinergi antarin­stansi/lembaga untuk mendiskusikan berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah dan ma­syarakat.

Kemudian inovasi, adalah solusi yang dihasilkan dari kolaborasi antarinstansi/lembaga. Dan ketika sudah menemukan solusi dari masalah yang diha­dapi, maka lahirlah karya nyata: masyarakat merasa terlayani dan terayomi.

Dan, kasus di atas: pasien yang kesulitan mendapat jaminan sosial kesehatan lantaran tidak masuk dalam DTKS =dan SKTM yang sudah tidak berlaku, adalah contoh yang sangat sederhana.

Namun sa­­yang, untuk menye­lesai­kan satu persoalan yang seder­hana saja, tam­pak­nya begitu rumit.

Padahal, semua itu bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada ma­sya­rakat. Untuk memberikan jaminan so­sial kepada masyarakat mis­kin—yang itu jelas menjadi tanggung jawab negara.

Namun, hanya karena dalih tidak tertulis dalam regulasi—semua seakan rumit. Sehingga tidak mampu melahirkan inovasi, apalagi karya.
Wallahualam. (*)

Editor : Ahmad Atho’illah
dinas kesehatan RSUD Koesma Tuban jaminan kesehatan pemerintah Pelayaan Publik regulasi