Opini - ”Fufufafa” RKDK

Ahmad Atho’illah • Dipublikasikan Sabtu, 21 September 2024 | 19:05 WIB

Ilustrasui
Ilustrasui

Pasangan calon (paslon) bupati-wakil bupati yang menjadi kontestan Pilkada 2024 wajib menyetorkan rekening khusus dana kampanye (RKDK) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jika tidak, sanksi diskualifikasi siap menanti. (Jawa Pos Radar Tuban edisi Jumat, 20 September 2024).

SEPINTAS, sanksi dari KPU kepada paslon yang tidak menyetorkan RKDK itu terkesan tegas dan berani. Tidak ada tawar menawar. Namun, bagi yang sudah terbiasa melihat aturan penye­lenggaraan pemilu, semua itu terkesan formalistik dan “fufufafa".

Tapi kan sanksinya tegas—diskualifikasi? Inilah pentingnya literasi (baca: kemampuan mem­baca sesuatu secara teks dan konteks). Me­mahami aturan tidak bisa hanya dilihat dari kulitnya.

Penulis Kolom
Penulis Kolom
Jika yang diwajibkan hanya mem­buat RKDK, setiap dari kita yang memenuhi syarat bisa membuat rekening. Apalagi pasangan calon bupati-wakil bupati, gebres
saja langsung jadi.

Artinya, sanksi dis­kualifikasi bagi paslon yang tidak menyetorkan RKDK ini sangat meng­hiperbola. Terlalu ber­lebihan. Mana mun­gkin hanya sekadar membuat RKDK saja tidak mampu.

Sementara itu—di sisi lain, laporan awal dana kampanye (LADK) mau­pun laporan pene­rimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) dan laporan penerimaan dan penggunaan dana kam­panye (LPPDK) malah terkesan hanya formali­tas. Penting dilaporkan. Penyelenggara pemilu tidak peduli: apakah yang dilaporkan itu bohong atau benar.

Inilah uniknya aturan main pemilu di negara kita. Yang substansi di­­anggap tidak substansi, tapi yang tidak substansi malah dianggap subs­tansi.

Merujuk penyeleng­ga­raan pemilu dan pil­kada sebelum-se­be­lumnya, tampak bahwa pelaporan dana awal dan penge­luaran kampanye hanya formalitas. Tidak lebih hanya sekadar un­tuk memenuhi syarat administrasi.

Saya masih ingat betul pernyataan yang pernah disampaikan oleh salah satu komisioner KPUK Tuban periode sebelum­nya. Dia mengatakan bahwa pelaporan dana kampanye yang masuk dalam RKDK hanya dilihat secara adminis­trasi.

Yakni, berdasar standar pelaporan dari akuntan publik. Dan, standar yang diaudit hanya berdasar dana yang masuk RKDK. Soal apakah laporan yang disampaikan dalam RKDK jujur atau tidak, itu soal lain, dan tidak ada sanksi.

Hal di atas menandas­kan bahwa tidak ada pro­ses audit investigatif yang dilakukan. Sudah­lah, penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Ba­waslu tidak perlu denial dan fufufafa dengan fakta yang sudah jamak ini. Jelas menjadi rahasia publik bahwa antara fakta di lapangan dengan yang dilaporkan tidak sesuai.

Dan, jelas pula menjadi rahasia publik bahwa biaya pemilu maupun pilkada itu amat mahal. Artinya, jika saja ada audit investigatif yang dilakukan Bawaslu, saya meyakini banyak sekali pembiayaan kegiatan kampanye yang tidak fair.

Lihat saja sekarang. Meski belum ditetapkan sebagai paslon bupati-wakil bupati, namun banner paslon sudah bertebaran di mana-mana. Rapat koordinasi dan sosialisasi sudah berjalan hampir saban hari.

Dari mana uangnya dan apakah itu bentuk pelanggaran? Hampir dapat dipastikan Bawaslu akan menjawab: sekarang belum waktunya kampa­nye. Sehingga, segala bentuk kegiatan tidak bisa disebut pelanggaran kampanye. Yes, begitu-lah “template-nya”.

Inilah fakta pemilu/pilkada bangsa ini. Yang dianggap penting dan harus dipertanggung­jawabkan bukan hal yang substantif, tapi sebalik­nya—hal-hal yang tidak cukup penting—dan orang awam sekalipun tahu.

Ya, menyetorkan RKDK itu penting sebagai bentuk pelaporan ad­mi­nis­trasi, tapi bukan itu subs­tan­sinya, Paejo... Substansi dalam me­wujudkan pemilu/pil­kada yang sehat adalah kejujuran. Tapi sial, itulah yang sekarang mulai hilang.

Sekali lagi, tidak perlu denial dan fufufafa. Sum­bangan dana kam­panye dalam bentuk tunai sudah menjadi hal jamak dilakukan oleh peserta pemilu/pilkada.

Sehingga, ini hanya soal good will dari penye­lenggara pemilu. Seperti halnya money politics. Saya meyakini bahwa setiap dari kita, khusus­nya Bawaslu—memiliki kesadaran bahwa politik uang adalah racun yang merusak demokrasi.

Namun, selama itu pula benalu pemilu/pilkada ini tidak pernah bisa dipangkas. Sebaliknya, saban lima tahun sekali hidup dan tumbuh—menjalar menggerogoti demokrasi bangsa ini.

Dan, serupa dampak benalu pada pohon yang perlahan menjalar dari satu tangkai ke tangkai yang lain. Lama-lama pohon itu akan mati.

Lantas, bagaimana de­­ngan nasib demokrasi bangsa ini? Wallahualam. (*)

Editor : Yudha Satria Aditama