Oleh: Ahmad Atho’illah (Kolumnis/Redaktur Pelaksana Jawa Pos Radar Tuban)
Ini pertanyaan klasik, dan saya meyakini, banyak di antara kita menyimpan pertanyaan ini:
Mengapa obat yang dibeli menggunakan resep dokter harganya jauh lebih mahal dibanding beli sendiri tanpa menggunakan resep dokter? Padahal, jenis obatnya sama.
Mungkin kita tahu jawabannya, tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena kita bukan ahlinya.
Setelah berkelindan cukup lama, akhirnya jawaban itu saya dapat dari seseorang yang memang kompeten di bidangnya.
Meski bukan dokter, tapi kini dia menjabat sebagai Menteri Kesehatan. Dan mungkin karena tidak memiliki “beban” latar belakang sebagai seorang dokter itulah, Budi Gunadi Sadikin berani blak-blakan ihwal alasan di balik tingginya biaya layanan kesehatan di Indonesia.
Persis seperti jawaban yang sudah jamak kita rasakan: resep dokter menjadi dalih mahalnya biaya kesehatan.
Hanya saja, selama ini cukup menjadi rasan-rasan. Dan baru sekarang ini mendapat pembenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI pada pertengahan Februari lalu, di hadapan para wakil rakyat, Budi Gunadi mengungkapkan bahwa penyebab utama mahalnya biaya kesehatan di Indonesia adalah sistem pembiayaan kesehatan yang tidak berkelanjutan, sehingga harga yang harus dibayar pasien tidak pernah sama.
Dan semua itu, tegas dia, karena kurangnya transparansi dalam sistem pembiayaan layanan medis. Persis seperti yang selama ini kita rasakan.
Sebab tidak adanya transparansi itulah, terang Budi Gunadi, harga layanan kesehatan dan obat-obatan di rumah sakit bisa bervariasi secara drastis—seakan setiap layanan kesehatan bisa menentukan harga masing-masing.
Bahkan, terkadang jauh berlipat ratusan persen. Misalnya, kata dia, biaya sunat di pusat kesehatan swasta hanya Rp 500 ribu, tapi kalau di RSUD bisa Rp 1 juta, bahkan rumah sakit swasta bisa mencapai Rp 5 juta.
Menurutnya, tingginya inflasi biaya kesehatan ini lantaran informasi yang tidak simetris.
Dibanding negara tetangga seperti Malaysia, terang Budi Sadiki, biaya kesehatan di Indoensia bisa 300-400 persen lebih tinggi.
Dan semua itu terjadi karena informasi yang tidak seimbang antara pasien dan penyedia layanan kesehatan seperti dokter, rumah sakit, dan farmasi.
Sederhananya, kenapa biaya kesehatan di setiap layanan kesehatan berbeda-beda, itu karena tidak adanya transparansi dan standar harga yang ditetapkan.
Semua bergantung pada resep dokter dan masing-masing layanan kesehatan.
Obat-obatan yang sedianya tidak mahal-mahal amat, harganya bisa selangit jika atas resep dokter. Apalagi di rumah sakit swasta.
Andai Biaya Layanan Kesehatan Dipampang seperti Daftar Menu Makanan
Dalam kolom yang pernah saya tulis sebelumnya, saya selalu resah ketika sakit dan harus masuk rumah sakit.
Sebab, sejak awal masuk tidak pernah tahu berapa biaya yang harus kita bayar. Paling-paling pasien hanya tahu biaya kamar.
Itu pun karena sebab syarat administrasi awal, pasien harus memilih mau dirawat di kamar apa: kelas 3, 2, 1, VIP, atau VVIP? Sementara biaya perawatan, obat-obatan, hingga dokter yang menangani, pasien tidak pernah tahu.
Seperti yang pernah saya alami sendiri. Ketika itu keponakan saya masuk rumah sakit. Tepatnya rumah sakit swasta.
Sedari awal saya sudah menyadari bahwa biaya perawatan pasien umum (non-BPJS) di rumah sakit itu mahal, apalagi swasta. Karenanya, saya dan orang tuanya sudah menyiapkan secukup uang untuk biaya perawatan keponakan saya. Namun, ternyata biaya yang harus kami dibayar jauh lebih mahal dari yang kami dibayangkan. Bahkan, saking mahalnya, membayangkannya pun tidak sempat. Itu yang membuat kami shock.
Bagaimana tidak, uang yang kami disiapkan sudah menggunakan rumus batas maksimal dari biaya yang diperkirakan paling mahal.
Tapi tidak disangka, rumus maksimal yang sudah kami disiapkan sejak awal, itu ternyata tidak berlaku.
Biaya rumah sakit selama lima hari untuk pasien gejala paru yang harus kami bayar sungguh jauh dari yang kami bayangkan awal.
Uang Rp 12 juta yang kami siapkan—dan berharap tidak sampai segitu, ternyata masih kurang banyak. Totalnya mencapai Rp 17 juta lebih.
Mungkin ini kesalahan kami. Sebab, kadatangan kami ke rumah sakit untuk berobat hanya bermodalkan percaya kepada pihak rumah sakit dan dokter.
Sehingga, sejak pertama masuk hingga menjelang pulang, kami tidak pernah tanya kepada petugas atau dokter soal biaya. Maklum, keponakan saya segera sembuh.
Itulah naluri orang yang sedang mengalami kesusahan. Padahal, penting sekali untuk mengestimasi berapa biaya yang harus dikeluarkan. Tapi kami tidak melakukan itu.
Dan mencengangkannya lagi, dari total biaya perawatan di rumah sakit yang harus kami dibayar, hampir 80 persen adalah biaya obat. Sungguh di luar dugaan, ternyata resep dari dokter itu sangat mahal.
Dan sebagai pasien umum, oleh dokter dicarikan obat yang paten. Yang ketika menggunakan resep dokter mahalnya minta ampun. Padahal, pasien juga bisa memilih obat generik. Jenis obat yang memiliki standar harga terjangkau.
Sayang, kami tidak pernah mendapatkan informasi soal harga obat, baik dari petugas, suster maupun dokternya langsung. Namun, lagi-lagi kami menyadari bahwa semua itu karena ketidakpahaman kami.
Dari pengalaman ini, saya membayangkan: andai pihak rumah sakit bisa terbuka soal biaya.
Ibarat sebuah rumah makan, alangkah indahnya jika biaya perawatan itu bisa disampaikan kepada pasien sejak awal atau dipampang di dinding-dinding rumah sakit, layaknya menu makanan.
Sehingga kalau kelewat mahal, pasien bisa pindah rumah sakit atau mencari pengobatan lain yang bisa dijangkau kantong-kantong kaum menengah ke bawah.
Sayangnya, hingga saat ini belum ada solusi untuk mengurai fakta di balik “bisnis” kesehatan tersebut.
Bahkan, Menkes Budi Sadikin yang sudah blak-blakan mengungkap alasan di balik mahalnya biaya kesehatan di Indonesia, pun hanya sekadar informasi agar rakyat tahu.
Bagi kami, jika memang pemerintah belum mampu menjamin pelayanan kesehatan yang menjadi hak dasar warga negara, minimal membuat kebijakan untuk mengontrol biaya kesehatan yang semakin tidak terkendali ini.
Jika pemerintah bisa menetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk harga bahan pokok dan barang-barang tertentu lainnya, kenapa biaya layanan kesehatan tidak bisa?
Apakah mungkin karena kesehatan merupakan satu di antara bisnis yang sangat menjanjikan. Sehingga banyak yang berkepentingan. Upsss! (*)
Editor : Yudha Satria Aditama