RADARTUBAN - Sejak program makan (yang katanya) bergizi dan gratis ini masih dalam wacana yang diucapkan Prabowo-Gibran pada pemilihan presiden (piplres) 2024 lalu, saya termasuk orang yang kurang (bukan berarti tidak) sepakat dengan program ini.
Alasan saya sederhana, bukankah sudah ada program keluarga harapan (PKH) yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui bantuan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Jika pun alasannya untuk meningkatkan asupan gizi, maka fokusnya adalah daerah tertinggal yang tingkat gizi buruknya tinggi, bukan mencakup seluruh wilayah yang tidak mengalami permasalahan gizi.
Dan jika pun alasannya karena program PKH dianggap gagal meningkatkan gizi anak, bukankah cukup menambah komponen bantuan dalam program PKH.
Namun, semua sudah berlalu, seperti pepatah yang konsisten diucapkan Presiden Prabowo: anjing menggonggong, kafilah berlalu.
Sekeras apa pun kritik yang kita sampaikan, semua akan berlalu.
Dan, kini satu per satu problem MBG mulai tampak di permukaan. Terbaru, siswa dari MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, Jawa Barat mengalami gejala keracunan masal yang diduga setelah mengonsumsi makanan program MBG.
Bahkan, kini telah ditetapkan sebagai kajadian luar biasa (KLB). Sebelum kejadian di Cianjur, kejadian sama yang diduga akibat mengonsumsi program MBG juga terjadi di berbagai daerah.
Dilansir dari Kompas.id, Kamis (24/4/2025), di SDN 33 Kasipute, Bombana, Sulawesi Tenggara, belasan siswa mengalami gejala muntah dan sakit perut akibat menu MBG ayam tepung yang diduga basi.
Berikutnya, dilansir dari Tribunnews, Jumat (18/4/2025), puluhan siswa di SDN Proyonanggan 5 Batang mengalami mual dan sakit perut setelah mengonsumsi makanan program MBG.
Lalu, mundur di bulan Januari, puluhan siswa dari SDN Alaswangi, Pandeglang, Jawa Barat dan SDN 3 Dukuh, Sukoharjo, juga diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan program MBG.
Selain kasus siswa keracunan, juga masih banyak masalah lain yang mengiringi jalannya program makan untuk semua siswa tanpa memandang anak dari keluarga kaya maupun miskin ini.
Seperti tunggakan MBG yang menyentuh angka satu miliar, hingga persoalan administrasi lainnya.
Lantas, apa yang salah dari program ini? Jika meminjam pepatah yang sering diucapkan Prabowo: anjing menggonggong, kafilah berlalu.
Bisa jadi, masalah ini hanya dianggap sebagian kecil dari kesuksesan program MBG. Jika demikian, semoga tidak ada lagi korban berikutnya.
“Bisnis Program”
Di mana ada gula di situ ada semut. Peribahasa ini seakan tepat menggambarkan program pemerintah yang memiliki nilai materi atau keuntungan.
Di mana ada program yang menguntungkan, di situ akan banyak yang memperebutkan.
Jamak dipahami, MBG merupakan program yang sangat menguntungkan secara bisnis.
Dan seperti jamaknya program pemerintah yang lain, biasanya, mereka yang mendapat “berkah” dari program pemerintah “yang menguntungkan”, adalah orang-orang yang secara garis kepentingan memiliki hubungan “karib” dengan pemerintah.
Baik dari kelompok organisasi yang mendukung pemerintah maupun dari kelompok yang dulunya menjadi tim pemenangan saat pemilu.
Dilansir dari Detik.com, (22/4/2025), Wali Kota Solo, Respati Ahmad Ardi mengungkapkan, untuk membangun dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), para mitra harus memiliki anggaran sekitar Rp 700 juta.
Sementara dilansir dari murianews.com, (23/4/2025), Untung Prasetyo, Ketua Yayasan Cahaya Hati di Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, membocorkan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendirikan SPPG atau dapur umum MBG mencapai Rp 1-2 miliar.
Modal fantastis itu untuk memenuhi kebutuhan utama, seperti pengadaan dua unit mobil boks, penyewaan lahan, dan pembangunan dapur, serta pengadaan perlengkapan penunjang seperti foodtray atau dan lain-lain. Di Tuban pun demikian, kabarnya…
Dari total nilai “investasi” untuk menjalankan program yang terbilang mahal tersebut, sulit bagi kami tidak menganggap bahwa MBG lebih dari sekadar program.
Ini “bisnis program” yang sangat menguntungkan. Dan, tentu jika tidak memiliki kebebasan finansial lebih, tidak ada yang mampu menjadi mitra MBG.
Bahkan, modal saja tidak cukup. Mereka yang mendapat “jatah” program MBG ini adalah orang-orang yang memiliki garis kepentingan dengan pemerintah.
Hal yang wajar. Di Tuban pun demikian, kabarnya…
Jangankan program yang memiliki nilai bisnis, program yang sifatnya pemberdayaan pun hampir sebagian besar melibatkan para kroni.
Jika bukan kroni, maka harus sering berdoa agar bisa lolos.
Sebab itulah, sulit bagi saya menerima MBG sebagai program—yang katanya untuk kepentingan bangsa dan negara.
Program masa depan untuk generasi emas 45. Yang ada, dengan adanya “program bisnis” ini, yang kaya semakin kaya, dan yang miskin cukup mendapat makan gratis.
Dan jika benar itu yang terjadi, program ini harus segera dievaluasi. Sebab, akan selalu ada masalah dari program yang mengambil keuntungan dari rakyat kecil.
Wallahualam… (*)
Editor : Yudha Satria Aditama