RADARTUBAN- Dear, Komite Nobel Peace Prize Award—yang menempatkan BPJS Kesehatan dalam daftar nominasi peraih nobel 2025.
Saran saya, ke depannya—ketika hendak menganugerahi nobel kepada individu, organisasi, maupun gerakan yang telah memberikan kontribusi luar biasa dalam mendorong perdamaian dunia, kiranya melakukan penilaian secara komprehensif. Jangan sekadar bare minimum—melihat dari kulitnya saja.
Penobatan politikus sayap kanan Venezuela, Maria Corina Machado sebagai pemenang Nobel Perdamaian 2025, yang penuh kontroversi itu, misalnya.
Lepas dari klaim sebagai tokoh kunci pergerakan pro-demokrasi Venezuela, dia tidak memiliki empati terhadap penjajahan di tanah Palestina.
Bahkan, dia juga diketahui meminta intervensi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Argentina untuk menjatuhkan rezim Nicolas Madura di Venezuela pada 2018.
Pun demikian dengan keputusan Komite Nobel dalam menempatkan BPJS Kesehatan sebagai nominator penerima nobel.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti dengan bangga menyebut bahwa BPJS Kesehatan masuk nominasi lantaran membawa dampak positif pada kesadaran publik tentang pentingnya nilai gotong royong sebagai fondasi sistem jaminan kesehatan nasional.
Bahkan, Ghufron juga mengklaim Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan tingkat kebahagiaan masyarakat tertinggi di dunia.
Melampaui negara maju, seperti Amerika Serikat, Jepang, hingga negara-negara Skandinavia.
Dasarnya, temuan survei bertajuk Global Flourishing Study (GFS), sebuah penelitian kesejahteraan global terbesar yang melibatkan 200 ribu lebih responden di 23 negara.
Pertanyaannya sekarang, benarkah rakyat Indonesia sudah terjamin kesehatannya dan merasa bahagia?
Jika itu yang ditanyakan pada orang-orang dengan tingkat ekonomi menengah ke atas? Jawabannya tentu pasti sudah.
Alat ukurnya, karena sudah memiliki kartu BPJS, sehingga bisa berobat gratis. Sesederhana itu.
Inilah yang saya maksud sebagai penilaian bare minimum. Narasi berobat gratis dari semangat gotong royong (iuran BPJS) ibarat fatamorgana. Sekadar kebijakan yang tampak di permukaan. Sebab, beban biaya kesehatan yang paling berat bukanlah yang ditanggung BPJS Kesehatan.
Melainkan ongkos di luar biaya rumah sakit, yang selama ini tidak pernah menjadi konsentrasi kebijakan pemerintah dalam menjamin kesehatan rakyat. Jangankan menjamin kehidupan keluarga pasien, memberikan fasilitas gratis di luar biaya yang ditanggung BPJS, pun belum.
Kasus Kasmain Adalah Salah Satu Contoh
Masih hangat dalam ingatan kita: keluarga Kasmain, 69, pasien miskin asal Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Tuban harus pontang-panting, hingga utang sana-sini demi memenuhi kebutuhan operasional setelah dirujuk ke RSUD dr. Soetomo Surabaya.
Itu karena jaminan kesehatan tidak pernah menjangkau di balik kesusahan keluarga.
Inilah pentingnya memahami jaminan kesehatan untuk rakyat secara komprehensif. Terutama bagi keluarga miskin.
Lantaran tidak ada fasilitas layanan gratis di luar tanggung jawab BPJS, seperti ambulan gratis dan rumah singgah, ekonomi keluarga pasien menjadi terbengkalai. Terlebih, ketika pasien merupakan tulang punggung keluarga.
Di tengah keadaan ekonomi yang terkatung-katung, karena tidak lagi bisa bekerja, mereka harus menanggung sendiri ongkos transportasi wolak-walik Tuban-Surabaya selama kontrol.
Belum lagi ditambah biaya singgah ketika harus menginap, makan, hingga kebutuhan lain di luar yang ditanggung hasil iuran peserta BPJS.
Dan semua itu harus ditanggung ketika kondisi ekonomi keluarga terkoyak. Sebab, tidak ada lagi tulang punggung yang diandalkan. Sebaliknya, tulang punggung merasa menjadi beban keluarga.
Menggadaikan apa yang bisa digadai, hingga berutang ke sana-kemari, adalah jalan terakhir untuk bertahan. Untungnya, Kasmain dan keluarga memiliki tetangga-tetangga yang baik.
Saban jadwal kontrol tiba, beberapa tetangga menggalang iuran untuk membantu kebutuhan operasional pasien. Namun, sebaik-baik tetangga yang dimiliki, hasil iuran yang terkumpul tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional selama sakit.
Inilah yang disebut indirect medical cost atau biaya pengobatan tidak langsung. Jerat senyap yang membuat keluarga sakit semakin menderita dan jatuh miskin.
Ketika tulang punggung keluarga jatuh sakit dan harus dirawat hingga berhari-hari, berpekan-pekan, bahkan berbulan-bulan, maka saat itu pula keadaan keluarga menjadi terbengkalai.
Keluarga kehilangan pendapatan, anak-anak tidak terurus hingga kekurangan gizi, bahkan tidak sedikit anggota keluarga juga terpaksa berhenti bekerja karena dibutuhkan untuk menjaga—mendampingi pasien selama berobat.
Rasa sakit yang dialami pasien menjalar ke ekonomi keluarga dan menjerat menjadi lingkaran kemiskinan.
Lalu, mereka dengan bangganya setelah BPJS Kesehatan masuk nominasi Nobel Peace Prize Award 2025. Padahal, itu tidak lebih dari sekadar fatamorgana.
Negara ini kaya. Jangankan membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp 466 triliun, untuk memberi makan gratis kepada 82,9 juta siswa di seluruh Indonesia dengan total anggaran mencapai Rp 1,2 triliun per hari pun mampu.
Tapi kenapa negara ini tidak pernah serius menjamin—bahwa tidak ada lagi istilah rakyat miskin yang dilarang sakit. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni