RADARTUBAN - Dalam forum Musyawarah Nasional ke-20 Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) di Jakarta, Rabu (19/11) lalu, Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan bahwa tanpa budaya membaca dan menulis, mustahil Indonesia menjadi bangsa maju.
Lebih lanjut, Menteri yang juga Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu menyatakan, tantangan terberat bangsa ini adalah membangun budaya membaca.
Menteri Mu’ti menyadari betul bahwa lemahnya siswa dalam memahami teks naratif karena rendahnya minat baca di era kiwari ini.
Karena itu, penting untuk meluncurkan kebijakan yang mewajibkan siswa membaca buku dan menulis resensi.
Menurutnya, anak yang terbiasa membaca buku sampai habis akan memiliki kemampuan berpikir kritis dan memahami teks secara komprehensif.
Seperti lagu lama yang diputar kembali, pertanyaan kritisnya adalah, sudah berapa kali narasi klise ihwal pentingnya membaca itu diucapkan para pemangku kebijakan.
Sudah 80 tahun Indonesia merdeka. Dan selama itu pula kita bersepakat bahwa membaca adalah jendela dunia. Tapi selama itu juga bangsa ini tidak pernah konsisten dengan narasi yang diucapkan.
Satu-satunya yang konsisten dilakukan pemerintah adalah ketidakkonsistenan itu sendiri.
Setiap ganti presiden ganti kebijakan, setiap ganti menteri ganti kurikulum, dan begitu seterusnya tanpa alasan yang jelas, lalu kembali lupa pentingnya menumbuhkan budaya baca.
Dan sialnya lagi, pemerintah selalu latah dalam membuat kebijakan. Ketika akal imitasi (AI) berkembang masif, semua menjadi tergopoh-gopoh, lalu dengan cepat membuat kebijakan baru—tanpa adanya kajian secara mendalam.
Ketika dunia ramai membicarakan koding, semua tergopoh-gopoh dan langsung membuat kebijakan: memasukan pelajaran koding dalam kurikulum.
Ketika dunia membicara pasar saham, pemerintah langsung merespon dengan menginisiasi pembelajar saham sejak sekolah dasar (SD).
Pun ketika dunia membicarakan perkembangan industri, lagi-lagi pemerintah gagap dalam membuat kebijakan.
Dengan latahnya langsung tergopoh-gopoh membuat kurikulum link and match di jenjang SMK. Semacam kebijakan yang menyinkronkan kurikulum pendidikan (terutama vokasi) dengan kebutuhan dunia kerja, dunia usaha, dan industri.
Dan semua itu diputuskan hanya berdasar preferensi pembuat kebijakan. Tanpa ada data dan kajian mendalam terkait kebutuhan tenaga industri. Sebagai bukti, pengangguran tertinggi di Indonesia adalah lulusan SMK.
Padahal, semestinya, jika kurikulumnya link and match, maka setelah lulus langsung bekerja di sektor industri sesuai bidangnya masing-masing, tapi faktanya malah sebagai penyumbang tingkat pengangguran terbanyak.
Dan begitu pula kebijakan-kebijakan lain di luar pendidikan, juga tidak jauh beda. Disusun hanya berdasar preferensi, bukan kebutuhan mendasar.
Dalam sebuah siniar, Prof Bagus Muljadi menyatakan, negara maju tidak pernah gagap dan tergopoh-gopoh dalam menyikapi perkembangan dunia.
Termasuk menyikapi perkembangan akal imitasi (AI). Negara maju memiliki fondasi yang kuat di bidang pendidikan. Mereka tidak pernah latah dalam membuat kebijakan di bidang pendidikan. Dan fondasi dasar itu adalah literasi. Membaca.
Ketika sebuah bangsa memiliki budaya baca, maka tidak sulit mengimbangi perkembangan teknologi. Minimal tidak menjadi generasi yang latah dalam berkebijakan.
Seperti wakil presiden kita yang tidak suka baca itu. Di mana pun kunjungannya, yang dibicarakan AI, tapi narasinya tidak berisi. Template.
Memastikan Implementasinya
Kebijakan mewajibkan siswa membaca buku dan menulis resensi tentu sangat baik.
Dan sebagai orang yang berusaha konsisten menumbuhkan budaya baca sejak dini pada anak-anak, melihat rendahnya minat baca generasi saat ini sungguh sangat memprihatinkan. Karena itu, penulis sangat setuju dengan kebijakan yang dicanangkan Mendikdasmen.
Hemat penulis, tidak perlu ndakik-ndakik dalam menyusun kebijakan yang mewajibkan siswa membaca. Ketika pemerintah konsisten dalam menjalankan kebijakan: 15 menit membaca buku sebelum pelajaran dimulai, itu sudah sangat cukup.
Dan jika itu bisa dilakukan secara konsisten, mewujudkan budaya baca sejak usia anak-anak bukan hal sulit.
Hanya saja, mungkinkah Menteri Mu’ti bisa konsisten dengan apa yang telah diucapkan. Jujur, saya tidak cukup yakin. Tapi patut kita nanti. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni