RADARTUBAN- Masih ingat dengan kasus salah satu crazy rich muda asal Medan yang lekat dengan jargon “Wow, murah banget!”—yang diucapkan saat membeli barang-barang mewah?
Pernahkan Anda bertanya, kenapa seseorang bisa dengan gampangnya menghamburkan uang dan seakan tidak ada harganya? Jawabannya sangat sederhana dan cukup pakai logika terbalik.
Ketika Anda merasa bahwa mencari uang itu sulit, yang setidaknya harus bekerja keras selama satu bulan untuk mendapat gaji. Maka Anda pasti akan merasa bahwa uang tersebut sangat berarti. Jangankan membeli barang sekadar untuk sensasi, yang sesuai kebutuhan pun terkadang masih berpikir dua kali untuk menunda.
Itulah jawaban logika terbalik dari seseorang yang suka menghamburkan uang. Biasanya, uang yang diperoleh dengan cara mudah—tanpa melalui proses kerja keras, cenderung berakhir konsumtif. Orang Jawa menyebutnya nyah-nyoh tanpa pertimbangan.
Tidak bermaksud menjustifikasi dan menyamakan laku pemborosan anggaran yang dilakukan pemerintah dengan sifat crazy rich yang suka membelanjakan uang tanpa pertimbangan matang. Namun, melihat pemborosan anggaran yang dilakukan pemerintah melalui program makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, sepertinya tidak jauh beda dari laku konsumtif crazy rich. Pasalnya, uang yang pakai secara jor-joran untuk membiayai program MBG dan Kopdes bukan milik pribadi, sehingga tidak perlu berpikir dua kali. Jika habis tinggal majakki rakyat lagi.
Belanja sesuai kebutuhan dan skala prioritas adalah ciri-ciri orang yang menghargai uang. Misalnya, momen hari raya adalah jamaknya orang berbelanja pakaian baru, utamanya untuk anak-anak. Bagi sebagian orang, memakai pakaian baru di hari raya adalah keharusan. Toh hanya setahun sekali.
Namun, bagi orang yang sangat menghargai uang, diksi “keharusan” dengan dalih momentum setahun sekali tidak bisa dijadikan dasar membelanjakan uang. Apalagi, sifatnya skunder dan hanya berdasar preferensi atau kecenderungan yang berlaku umum di masyarakat.
Bagi orang yang selalu berhati-hati dalam mengelola keuangan, ada skala prioritas yang harus diutamakan. “Harus” bukan berarti butuh dan mendesak untuk dicukupi.
Sialnya, dasar pengelolaan uang secara prinsipil ini tampaknya tidak berlaku untuk pemerintah. Setidaknya, itu tampak dari program MBG dan Kopdes. Dengan segala kebebalannya dan anti kritik, jor-joran anggaran untuk membiayai dua program ini semakin tidak terkendali. Jangankan menempatkan skala prioritas pada pilihan utama, untuk sekadar berpikir logis pun diabaikan. Ngawurnya setengah mampus.
Jujur, hampir sebagian besar pengkritik MBG dan Kopdes sudah di level lelah. Sebab, selogis apa pun kritik yang disampaikan masyarakat, tidak akan pernah sekalipun didengar oleh pemerintah. Sebaliknya, para pengkritik dituduh sebagai antek-antek aseng. Jika pun akhirnya MBG hanya dibagi 5 kali dalam seminggu—dari sebelumnya 6 kali, itu bukan karena mendengar kritik masyarakat, tapi karena defisit APBN yang semakin membengkak. Meskipun demikian, kritik tetap harus disampaikan. Minimal menjaga akal sehat.
Indikator tidak adanya skala prioritas pada program MBG dan KDMP ini tampak dari bermacam pengadaan barang dan jasa di dua program tersebut. Ada begitu banyak pengadaan yang tidak menunjukkan skala prioritas. Namun, di antara sekian banyak pengadaan nirsubstansi, yang patut untuk di- highlight adalah pengadaan kendaraan dengan pagu puluhan trilun dan barang-barang spele seperti kaus kaki yang mencapai miliaran.
Namun, pada kolom yang singkat ini, bukan soal berapa unit kendaraan yang akan penulis bahas, melainkan skala prirotas dan sudut pandang penggunaan anggaran yang nirsubstansi.
Apa pun dalih yang disampaikan pemerintah mengenai pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), serta ratusan ribu kendaraan jenis truk, pikap, dan motor roda tiga untuk Kopdes Merah Putih, sulit bagi publik untuk menerima argumen pemerintah bahwa pengadaan kendaraan dengan alokasi anggaran mencapai ratusan triliun itu memiliki urgensi.
Motor trail listrik untuk SPPG, misalnya. Selain proses pengadaan yang menyisakan banyak kejanggalan, dan alasan yang konyol—bahwa pengadaan motor listrik diperlukan untuk menjangkau daerah yang aksesnya sulit, padahal hanya sedikit dapur SPPG yang berada di daerah terpencil.
Dan kalaupun dibutuhkan kendaraan untuk mengantar MBG di daerah yang aksesnya sulit, juga bukan motor trail yang dibutuhkan. Apalagi, motor listrik. Dari dua alasan ini saja, jelas bahwa pengadaan motor trail listrik sangat tidak urgensi.
Begitu pun pengadaan sejumlah kendaraan untuk Kopdes Merah Putih. Apa urgensinya setiap Kopdes difasilitas 1 truk, 1 pikap, dan 1 kendaraan roda tiga. Jika pun toh akhirnya nanti Kopdes menangani penjualan pupuk subsidi dan sebagai pangkalan gas elpiji, bukankah barang tersebut dikirim oleh distributor, lalu tugas Kopdes hanya menjual ke masyarakat. Itu pun masyarakat sendiri yang mengambil, kecuali pembeli manja yang minta diantar sampai depan rumah. Dan sekalipun harus diantar hingga depan rumah, juga tidak mungkin menggunakan pikap, apalagi truk.
Lantas, untuk apa kendaraan tersebut diadakan. Dan jika pun toh nanti Kopdes akan berperan sebagai “tengkulak” hasil panen petani, bukankah pikap saja sudah cukup. Dan itu pun tidak perlu pengadaan kendaraan, tapi cukup bekerja sama dengan supir truk di desa setempat.
Apabila dipikir secara logika, pengadaan-pengadaan kendaraan di program MBG dan Kopdes Merah Putih ini sangat tidak masuk akal. Lalu, kenapa masih dipaksakan jika bukan skala prioritas? Jawabannya sederhana, karena uang yang dipakai bukan bukan hasil kerja keras sendiri, melainkan uang rakyat yang dupungut dari pajak.
Dan jangan lupa, “success fee” pada pebelian barang dengan jumlah bessar adalah hal lumrah. Jangankan membeli ratusan ribu kendaraan dengan nominal ratusan triliun, beli dua kopi kapal api saja bonus satu. Bukan begitu, Pak Dadan?
Wabakdu, jika ada program pemerintah yang dipaksakan, itu bukan karena keharusan, melainkan ada sebagian kelompok politisi di lingkaran kekuasaan yang menginginkannya. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni