RADARTUBAN- Dulu, di era tahun 2000-an ke belakang, lembaga pendidikan sekolah dasar negeri (SDN) sangat mendominasi. Saking favoritnya,hampir tidak ada orang tua yang memiliki preferensi untuk menyekolahkan anaknya disekolah swasta. Tidak pernah terdengar ada SD negeri yang kekurangan murid. Rata-rata dalam satu desa terdapat dua sekolah negeri, bahkan lebih, khususnya di wilayah kota.
Namun, belakangan ini nasib sekolah negeri seakan berbalik arah. Dari semula menjadi primadona, kini sebagian tinggal papan nama. Beberapa sekolah terpaksa di-merger lantaran tidak dapat murid.
Dan ibarat jatuh tidak ketulungan, sebagian besar sulit bangkit. Meski berbagai upaya telah dilakukan demi menarik minat orang tua menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri. Namun, sepertinya tidak banyak membuahkan hasil.
Di saat sekolah swasta sudah fokus menyambut tahun ajaran baru 2026/2027, sekolah negeri baru disibukkan dengan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Itu pun harus memutar otak agar tetap dapat murid, khususnya sekolah negeri di wilayah pinggiran dan yang tidak difavoritkan.
Bahkan, sebagian menggunakan cara yang semakin mengafirmasi rendahnya minat orang tua menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri. Misalnya, memberikan seragam gratis bagi calon siswa baru, hingga melakukan anjangsana secara door to door ke rumah-rumah orang tua calon siswa.
Sementara itu, di momentum yang sama, sekolah-sekolah swasta, baik yang berstatus Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) maupun Madrasah Ibtidaiyah (MI)—diserbu para orang tua tanpa perlu promosi. Bahkan, tidak sedikit yang sudah indent sebelumnya. Jauh sebelum sekolah negeri membuka SPMB.
Pertanyaan sederhananya: Kenapa sebagian besar SD negeri mengalami kemerosotan sedemikian hingga? Dan kondisi demikian ini terjadi di hampir semua daerah di Indonesia. Termasuk di Kabupaten Tuban.
Satu jawaban yang tidak bisa dipungkiri adalah kualitas. Di saat sekolah-sekolah swasta terus bersaing meningkatkan kualitas pendidikan di masing-masing lembaganya, sebagian besar sekolah negeri seakan jalan di tempat. Padahal, semestinya, para pendidik di sekolah negeri bisa lebih fokus meningkatkan kualitas ketimbang sekolah swasta. Pasalnya, guru-guru di sekolah negeri ini tidak perlu memikirkan income untuk operasional lembaga. Termasuk gaji yang sudah dijamin negara. Beda dengan sekolah swasta yang harus cari income sendiri.
Dan itulah sebabnya, sebagian sekolah swasta juga ada yang gulung tikar lantaran kehabisan modal sebelum berkembang. Namun, alasan sekolah swasta gulung tikar lantaran tidak memiliki cukup income masih bisa diterima ketimbang sekolah negeri yang mendadak mati suri.
Untuk diketahui, berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) yang penulis olah dalam sembilan tahun terakhir (2016-2024), jumlah siswa SD dan SMP negeri di Tuban mengalami penyusutan cukup signifikan, sedangkan sekolah swasta secara konsisten mengalami kenaikan.
Pada 2016, jumlah siswa di SD negeri tercatat 70.464 anak dari total 559 lembaga se-Kabupaten Tuban, sedangkan jumlah siswa di SD swasta sebanyak 3.246 anak dari 12 lembaga. Sementara itu, jumlah siswa di SMP negeri tercatat 26.993 anak dari 52 lembaga, sedangkan di SMP swasta tercatat 5.053 anak dari 35 sekolah.
Setelah sembilan tahun berjalan, jumlah siswa di SD-SMP swasta mengalami peningkatan cukup signifikan. Siswa SD swasta menjadi 5.873 anak dari 26 sekolah atau naik dua kali lipat dari 2016. Begitu juga siswa di SMP swasta, naik menjadi 6.473 anak dari 50 sekolah atau naik 15 lembaga pada 2024.
Namun, fenomena ini berbanding terbalik dengan kondisi sekolah negeri, baik kuantitas siswa maupun lembaga, utamanya jenjang SD. Pada 2024, jumlah siswa di SD negeri turun menjadi 58.559 anak dari 541 sekolah yang tersisa. Begitu pula di jenjang SMP, jumlah siswanya turun menjadi 25.619 anak dari 50 sekolah yang masih eksis.
Dari fakta di atas jelas menegaskan bahwa faktor utama berkembang-tidaknya lembaga pendidikan adalah kualitas. Tapi sial, bagaimana menghadirkan kualitas jika pemerintah tidak menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama. (Tidak perlu membahas MBG. Melelahkan). (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni